Status KLB, Tapi Vaksin Difteri Malah Kosong

TRIBUNKALTIM.CO ‑ Pemkot Balikpapan telah mencanangkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri sejak awal Januari lalu.

Namun, kekhawatiran terjadi saat vaksin difteri khusus untuk usia 5‑7 tahun di Kota Balikpapan kosong.

Hal tersebut diungkapkan Walikota Balikpapan Rizal Effendi di tengah‑tengah Rapat Koordinasi KLB Difteri Provinsi Kaltim di Hotel Royal Suite, Balikpapan, Selasa (16/1). Rizal mengatakan, kalau dugaan tersuspect difteri itu bisa iya atau bisa tidak.

Baca: Partai yang Didirikannya Gagal Ikut Pemilu, Begini Reaksi Rhoma Irama

"Dari laporan ada 13 orang, dan kita sudah suspect itu masih dugaan dan harus diperiksa secara culture, kalau culture baru satu," kata Rizal.

Disampaikan Rizal, dalam kejadian luar biasa ini untuk vaksin kurang. Ternyata ADS itu terbatas karena sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia itu menjadi persoalan. "Biofarma baru mau disuruh buat vaksin, tapi satu tahun lagi baru ada. Ini persoalan juga, harusnya dilakukan vaksinasi ulang, terutama untuk wilayah yang terdeteksi," ungkapnya.

Kekosongan vaksin difteri malah untuk usia 5‑7 tahun. Dinas Kesehatan masih menunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk ketersediaan vaksin.

Baca: Di Atas Panggung, Daniel Mananta Bertanya pada Marion Jola Itu Beneran Kamu, Ari Lasso Bereaksi

"Balikpapan tidak punya sama sekali. Kita nunggu, tidak mungkin kita yang mengadakan, masyarakat mungkin yang harus dilakukan PHBS harus lebih baik lagi, kemudian menghindari kontak‑kontak yang tersuspect. Itu dulu yang harus dilakukan, tergantung vaksinnya yang ada," ujarnya.

Komitmen anggaran untuk KLB ini dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi. Namun, persoalan pertama barang vaksinnya ini tidak ada. "Biar ada uang mau beli apa kalau barang tidak ada," katanya

Rizal pun berharap ke depan yang harus diperbaiki adalah laboratoriumnya Pemerintah Provinsi, harus memiliki lab di wilayah Kalimantan.

"Tadi ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebenarnya labnya provinsi memiliki kemampuan, mungkin tinggal disempurnakan sehingga tidak lagi mengirim ke Surabaya," ungkapnya.

Baca: Komisi III Belum Terima Laporan Pertanggungjawaban Dana Rp 40 Miliar Perbaikan Runway BSB

Jika dikirim ke Surabaya pun harus menunggu satu minggu kemudian, karena harus menunggu gliran. "Hal ini menjadi persoalan sendiri juga. labnya harus ada di Kalimantan, sehingga lebih dekat. Kemudian harus memperbaiki penyimpanan," kata Rizal.

Untuk mengantisipasi difteri ini, ruang isolasi ditambah, karena di Balikpapan hanya ada 16 ruang isolasi dan rata‑rata rumah sakit hanya memiliki satu ruang isolasi, kecuali RSKD Kanujoso Djatiwibowo memiliki enam.

"Apakah nanti akan ada Peraturan Wwalikota ketika saat ini rumah sakit wajib menyediakan ruang isolasi yang lebih. Bukan satu tiga atau lima tidak satu seperti sekarang," jelas Rizal.

Selain itu, lanjut Rizal harus ada kerjasama dengan kerukunan umat beragama pelaksanaan vaksin ini di masyarakat masih ada yang menolak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Balerina JPP membenarkan kekosongan vaksin untuk usia 1‑5 tahun. Ditemui usai Rakor KLB Difteri, Ballerina mengatakan, kekosongan vaksin ini baru terjadi beberapa hari lalu.
Setelah dinyatakan KLB, permintaan vaksin memang membeludak. "Ini kan anak SMP dan SLTA saya kurang tahu berapa jumlahnya berapa. Kekosongan itu barusan saja, memang kebutuhannya vaksin tinggi dari Kementerian Kesehatan juga ketersediaannya juga lama," kata Ballerina.

Baca: Komisi III Belum Terima Laporan Pertanggungjawaban Dana Rp 40 Miliar Perbaikan Runway BSB

Info yang ada saat ini pengadaan vaksin masih dalam distribusi ke daerah‑daerah. "Untuk pengadaan vaksin kami tunggu saja. Pokoknya ditunggu vaksin sampai datang," ujarnya.

Balerina menyebutkan, jumlah anak 1‑5 tahun di Balikpapan kurang lebih ada 4.000 orang, sementara 7‑19 tahun kurang lebih 23.000 orang.

Saat ini baru ada 600 usia sekolah yang sudah divaksin. "Minggu ini akan dilakukan vaksin lagi untuk SMP. Stok vaksin untuk usia anak‑anak lagi habis. Stok untuk 7‑19 tahun ada 1.000 vaksin," ungkap Balerina.

Antre Vaksin

Di Samarinda, ratusan warga yang didominasi ibu‑ibu dan balita memadati Kantor Kelurahan Sidodadi, Jalan DR Sutomo, Kota Samarinda, Selasa (16/1). Bahkan antrean warga mengular mulai dari lobi pendaftaran di bagian depan kantor kelurahan hingga ke jalan raya.

Kantor kelurahan ini memang menjadi salah satu titik pelaksanaan pemberian vaksin bagi masyarakat, pasca Kota Samarinda menetapkan status KLB Difteri, Senin (15/1).

Kota Samarinda menjadi daerah keempat di Kaltim setelah Kota Balikpapan, Kutai Timur dan Kutai Barat, yang sudah menetapkan status KLB Difteri di wilayahnya. Berkaitan dengan KLB, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Samarinda akan melakukan Gerakan Imunisasi Cegah Difteri, dengan kriteria: anak umur 2 bulan sampai dengan 7 tahun akan dilakukan imunisasi di Posyandu, dengan membawa kelengkapan seperti kartu KMS atau Buku Kesehatan Ibu dan Anak (buku pink).

Baca: Pelaku Pencurian Spesialis Rumah Kosong Dibekuk, Satu Pelaku Ternyata Residivis

Sementara untuk kriteria di umur di atas 7 tahun hingga 19 tahun, akan dilakukan imunisasi di sekolah.
Imunisasi di sekolah ini akan dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai hasil PE dari DKK Samarinda. Dan DKK akan memberitahukan jadwal imunisasi di sekolah, 3 hari sebelum pelaksanaan imunisasi di sekolah tersebut.

Dan untuk warga dengan umur di atas 19 tahun, diharapkan bisa melakukan imunisasi mandiri dengan biaya sendiri di fasilitas kesehatan (faskes) yang ada, atau praktik‑praktik dokter yang menyediakan imunisasi.

Pekan Depan

Menanggapi kekosongan vaksin difteri, pekan depan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mendistribusikan vaksin difteri ke Balikpapan. Hal tersebut disampaikan Kasubbid Surveilans Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Nancy, usai Rapat Koordinasi KLB Difteri.

"Dari Kemenkes sedang ada pengadaan, Insyaa Allah minggu depan sudah didistribusikan. Jadi memang demand‑nya sedang meningkat," kata Nancy.
Sebenarnya pengadaan hanya untuk imunisasi rutin. Namun dengan adanya KLB, maka terjadi peningkatan kebutuhan.

"Prosesnya sudah dilakukan di akhir tahun, tapi tetap penetapannya diawal tahun. Anggaran saat ini untuk logistik, obat‑obatan, untuk kegiatan operasional di lapangan tetap dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Baca: Tantang Mitra Kukar, Martapura FC Janji Suguhkan Permainan Menghibur

Nancy pun mengingatkan masyarakat terus mengupayakan menjaga kebiasaan gaya hidup yang sehat. Misalnya kalau sakit batuk dan pilek, biasakan menggunakan masker.

"Jadi di tempat umum jangan batuk sembarangan. Pakai masker mencegah supaya tidak menularkan infeksi. Kemudian harus rajin cuci tangan, apalagi kalau habis batuk," ujarnya.
Ia pun menyampaikan, jangan lupa makan yang bergizi supaya kuat.

Untuk anak‑anak, lengkapi imunisasi dengan lengkap. Untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap bisa ke puskesmas, pelayanan kesehatan praktek mandiri, maupun di sekolah jika ada kegiatan imunisasi.

Baca: Pelaku Pencurian Spesialis Rumah Kosong Dibekuk, Satu Pelaku Ternyata Residivis

"Kuncinya itu, kalau ada masyarakat yang masih menolak diberikan vaksin, harus disadarkan bersama‑sama.

Karena bukan peran pemerintah saja, kalau imunisasi harus kita kembalikan kesadaran individu," tutur Nancy.

"Jika tidak imunisasi, orang sekitar akan terkena dampaknya. Jadi semua harus bersama‑sama, vaksin itu tidak ada kandungan tertentu. Yang jelas vaksin itu sudah melalui proses, seperti vaksin difteri ini yang sedang mewabah, sama sekali tidak terpapar babi, aman. Jangan ada kekhawatiran seperti itu," katanya. (dha/dep/ilo)