Klarifikasi dari La Nyalla, Ternyata Bukan Prabowo yang Memalak Dirinya, Tapi Sosok Ini

TRIBUNKALTIM.CO - La Nyalla Mattalitti membuat sebuah klarifikasi terkait polemiknya dengan Gerindra.

Ia menyampaikan hal itu dalam surat tertulis yang ditujukan kepada pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, Karni Ilyas.

Semula, La Nyalla diundang untuk menghadiri acara tersebut. Namun karena ia sedang ada kepentingan lain, maka surat yang dibuatnya dititipkan kepada seorang kolega, Djamal Aziz, untuk dibacakan saat acara ILC, Selasa (16/1/2018).

Dalam klarifikasi yang dituangkan dalam beberapa lembar surat itu, La Nyalla membantah telah menyebut secara langsung bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah memalaknya.

Baca: Video Ini Dianggap Sebarkan Kebencian, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Ditetapkan Sebagai Tersangka

Adapun sejumlah uang yang diminta darinya adalah permintaan dari oknum Partai Gerindra.

La Nyalla juga merinci besaran uang yang telah ia keluarkan kepada oknum partai tersebut.

Secara garis besar, Rp 5,9 miliar sekali pengeluaran dan 1,1 miliar beberapa kali pengeluarkan.

Baca: Gunakan Pakaian Motif Bulu, Video Marion Jola Jadi Trending di Youtube

Ketua DPD Gerindra Jatim dalam pembicaraannya melalui telepon kepada staff La Nyalla meminta disiapkan uang sebesar 170 atau 150 miliar.

Ia menambahkan, uang itu akan dibawa kepada Prabowo yang nantinya akan diurus surat rekomendasi gubernur dan akan diurus ke partai koalisi lainnya.

Sekitar tanggal 20 Desember, La Nyalla diminta untuk memberikan uang saksi kepada Prabowo sebesar 40 miliar.

Namun, ia tidak setuju dan bersedia memberikan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi diusung sebagai calon gubernur di KPU.

Untuk itu ia sudah membuka cek sebesar 7 miliar yang bisa cair setelah ia resmi sebagai calon gubernur.

Berikut isi surat lengkapnya:

Pernyataan Tertulis La Nyalla Mahmud Mattalitti
Untuk Dibacakan di Acara ILC di TvOne
Selasa, 16 Januari 2018

1. KLARIFIKASI

a) Saya tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa Prabowo memalak saya. Kalimat itu adalah judul di media.

b) Tidak pernah pula saya mengatakan bahwa Prabowo meminta uang mahar.

2. FAKTA

a) Ada oknum pengurus partai, yang menemui saya, menjanjikan mengurus rekomendasi.

b) Oknum tersebut meminta sejumlah fasilitas pribadi kepada saya.

 c) Oknum tersebut meminta sejumlah dana untuk beberapa keperluan, yang tidak perlu saya rinci di sini, karena hanya membuka aib orang. Total dana yang saya keluarkan kepada oknum tersebut sekitar Rp 7 miliar. Masing-masing Rp 5,9 miliar dan beberapa kali pengeluaran sekitar Rp 1,1 miliar.

d) Ketua DPD Gerindra Jatim dalam pembicaraan melalui telepon dengan tim saya, menyampaikan agar disiapkan dana Rp 170 atau Rp 150 miliar. Akan dibawa ke Prabowo dan akan diurus rekomendasi calon gubernur. Sekaligus akan diurus partai koalisi lainnya.

e) Saya ketika dipanggil Prabowo, diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dana saksi Rp 40 miliar di kisaran tanggal 20 Desember 2017. Saya tidak setuju. Karena saya hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi terdaftar sebagai Calon Gubernur di KPU. Karena itu saya sudah membuka Cek Rp 70 miliar, yang akan bisa cair setelah saya resmi menjadi calon gubernur.

f) Akhirnya saya diberi surat tugas oleh Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu 10 hari.

g) Semua fakta tersebut tercatat, ada saksi dan sebagian ada bukti otentik, baik berupa kuitansi/tanda terima, maupun rekaman chatting dan telepon.

3. HARAPAN

a) Saya berharap kepada semua stakeholder politik dan akademisi untuk mengambil pelajaran berharga dari fenomena politik rekomendasi partai di Indonesia. Untuk kemudian menyusun rumusan perbaikan sistem tata kelola dan model.

b) Saya berharap MPR/DPR melakukan evaluasi kebijakan dan evaluasi peraturan perundangan terkait dengan partai politik dan kontestasi pemilihan kepala daerah.

c) Karena politik biaya tinggi cenderung menghasilkan perilaku koruptif, bagi pemenang dan kerugian material dan moril bagi yang kalah.

d) Terhadap internal Partai Gerindra, saya berharap Badan Pengawas dan Etik Partai melakukan tindakan terhadap oknum-oknum partai dan orang dekat Ketua Umum yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan partai.

4. SIKAP

a) Secara pribadi, Saya tidak akan terlibat dukung mendukung pasangan calon di Pilgub Jatim. Saya memilih puasa politik, dengan tetap melakukan konsolidasi dengan para pendukung dan relawan saya untuk menyongsong Pileg dan Pilpres 2019.

Sanksi Bawaslu 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti harus dipanggil untuk diklarifikasi.

Hal itu terkait pengakuannya yang diwajibkan membayar Rp 40 miliar untuk dicalonkan Partai Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja telah meminta Bawaslu Jawa Timur meminta keterangan La Nyalla, apakah benar terjadi mahar politik. Menurut Rahmat, ada perbedaan keterangan yang disampaikan La Nyalla terkait mahar tersebut.

"Kalau mau serius ya buktikan kalau ini jadi mahar politik. Tapi kalau main-main seperti ini, ada sanksi, ada akibatnya. Jangan sampai main-main yang seperti ini," tegas Rahmat di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Rahmat mengingatkan, La Nyalla harus memberikan pernyataan yang konsisten terkait uang Rp 40 miliar tersebut. Untuk menindaklanjuti, kata Rahmat, La Nyalla harus bisa membuktikannya. Rahmat melihat ada kesulitan dalam kasus La Nyalla, karena dia bukan calon kepala daerah.

Seandainya La Nyalla adalah calon yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka dia didiskualifikasi, dan partai politik pengusungnya tidak boleh mengikuti pilkada jika benar menerapkan mahar politik untuk dukungan.

"Jangan sampai ini kabar burung diembuskan," ujar Rahmat.