Rabu, 15 April 2026

Warga Sering Tanya Kapan Bandara Samarinda Beroperasi, Ini Jawaban Anggota Dewan

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Zein Taufiq Nurrohman mengaku sering mendapat pertanyaan dari masyarakat maupun konstituennya.

Editor: Adhinata Kusuma
TribunKaltim/Nevrianto
Terminal Bagian Dalam-Bandara Samarinda Baru (BSB) jterletak di alan Poros Samarinda Bontang, Sungai Siring Samarinda Utara, Rabu (10/11). 

SAMARINDA, TRIBUN - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Zein Taufiq Nurrohman mengaku sering mendapat pertanyaan dari masyarakat maupun konstituennya, kapan Bandara Samarinda Baru (BSB) dioperasionalkan.

Jika Komisi III DPRD Kaltim, memanggil dan mempertanyakan, maka itu akan mendapatkan jawaban terkait target penyelesaian maupun pertanggungjawabannya.

"Kalau yang berkembang di masyarakat ini, kapan bandara ini bisa beroperasi. Itu yang sering jadi pertanyaan masyarakat. Ketika ini memanggil mereka bisa memberikan jawaban kepada masyarakat," tutur Zein, dikonfirmasi yang sedang berada di Melak, Kabupaten Kutai Barat, Rabu (17/1) malam.

Baca: Posyandu untuk Vaksin Difteri Tutup Sementara, Warga Diminta Jangan Panik, Ini Penyebabnya

Baca: Capek Harus ke Balikpapan, Ketua Fraksi PKB Doakan BSB Cepat Beroperasi

Terkait laporan pertanggungjawaban yang dipertanyakan anggota Komisi III, Zein menilai ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor.

"Kita tidak bisa serta merta sebagai indikasi. Karena persoalan teknis di lapangan juga jadi bahan pertimbangan juga. Ini menjadi indikasi korupsi, kan indikatornya dari penilaian BPK," ujar Zein, Ketua Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan.

Hanya saja, untuk mengetahui hasil laporan pertanggungjawaban keuangan dana Rp 40 miliar, harus menunggu hasil pemeriksaan BPK.

"Biasanya untuk pemeriksaan BPK itu di bulan Maret atau April. Cuma seyogyanya, Komisi III jadi mitra kerja Dinas Perhubungan, berhak menanyakan itu. Bahkan menjadi kewajiban, karena menjadi fungsi pengawa?san," urai anggota Fraksi PAN DPRD Kaltim.

Untuk bisa mendapat penjelasan hasil kinerja dan penggunaan anggaran dari APBD, kata dia, Komisi III DPRD Kaltim, harus mengundang pihak terkait. "Dishub, Pekerjaan Umum dan lainnya (kontraktor)," tambahnya. (bud)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved