Pemkab Nunukan Diharapkan Atasi Kewarganegaraan Ganda Warga Perbatasan

Hal ini perlu diselenggarakan secara intens, secara terpadu, terarah dan berlanjut guna menegakkan kedaulatan negara dengan menyelamatkan bangsa dari beragam ancaman militer ataupun non militer.

"Seluruh sumber daya nasional, sarana prasarana harus selalu siap operasional,"tegasnya.

Sumber daya manusia yang andal, sebutnya, diperlukan untuk mencegah potensi ancaman dengan beragam bentuk, baik militer ataupun hybrida.

Seluruh komponen bangsa harus terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Menyadari hal itu, pihaknya mengadakan sarasehan di wilayah perbatasan dengan misi membina seluruh sumber daya yang ada melalui materi pembinaan bela bangsa dan pengetahuan pertahanan negara.

Baca juga:

Dipecat oleh Peradi, Karier Fredrich Yunadi sebagai Pengacara Bakal Kandas?

Pasangan Suami Istri Temukan Surat di Pantai, Begitu Lihat Tanggalnya Langsung Cari Penulisnya

Tak Bawa Kelengkapan Berkendara, Pemuda Ini Diperas Polisi Gadungan

Hal ini untuk menggembleng warga khususnya di wilayah perbatasan agar memahami bahwa tatanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI.

"Mewujudkan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan lembaga atau instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan semesta,"katanya.

Sebelumnya diberitakan, dekatnya jarak menuju ke Malaysia dibandingkan harus menempuh perjalanan dengan waktu dan biaya yang lebih banyak ke perkotaan terdekat di wilayah Republik Indonesia, menjadi salah satu alasan sejumlah anak di Kecamatan Lumbis Ogong memiliki identitas anak Malaysia atau My Kid.

Tak hanya anak, sejumlah orang dewasa di sana juga memiliki identitas ganda.

"Itu demi kebutuhan. Tetapi yang pasti kami di sana tetap NKRI," ujar Karel Sompotan, anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

Politisi yang berasal dari Kecamatan Lumbis Ogong ini mengakui, tidak sedikit anak warga di Kecamatan Lumbis Ogong yang memiliki My Kid.