Para Cagub Dukung Pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, Ini Komentar Mereka

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rencana pembangunan jembatan tol melalui Teluk Balikpapan yang digagas Bupati PPU Yusran Aspar mendukung dukungan semua calon gubernur (Cagub) yang maju pada Pilkada Kaltim 2018.

Empat cagub Kaltim, yakni Andi Sofyan Hasdam, Syaharie Jaang, Isran Noor, dan Rusmadi saat ditemui Tribun Kaltim secara terpisah menyatakan sangat mendukung dan siap melanjutkan proyek pembangunan jembatan yang menghubungan Penajam-Balikpapan ini.

Cagub nomor urut 1 Andi Sofyan Hasdam menyatakan, pembangunan infrastruktur menjadi satu program prioritas yang ditawarkan bersama Cawagub Rizal Effendi. Selain perbaikan jalan dan menuntaskan akses jalan ke pelosok, pembangunan jalan penghubung, termasuk jembatan tol Balikpapan akan menjadi perhatian serius.

Baca: Sofyan Hasdam: Upayakan Dapat Sokongan Pusat atau Investor‎ Biayai Jembatan Tol Balikpapan-PPU

"Saya sangat mendukung pembangunan jembatan tol Balikpapan-PPU. Itu harus segera direalisasikan, ketika APBD Kaltim kurang bisa menopang anggaran, dengan cepat mengupayakan bantuan dari pusat. Kenapa daerah lain bisa mendapatkan banyak bantuan APBN, Kaltim tidak," kata Sofyan Hasdam ditemui sebelum tahlilal di rumah Tajuddin Noor, Jalan Wahab Syahranie, Samarinda, Jumat (16/3).

Untuk mendapatkan sokongan dana dari APBN, menurut Hasdam, Pemprov Kaltim wajib memperbaiki hubungan dan harmonisasi dengan pemerintah pusat. "Kita akan presentasikan secara detail di Musrembang Pusat, di kementrian dan setiap seminar nasional. Betapa pentingnya membangun akses di Kaltim baik laut, sungai, dan darat agar menaikkan geliat pertanian, perkebunan, dan kehutanan," tuturnya.

Cagub Kaltim nomor urut 3 Isran Noor pun menyatakan setuju pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam dilanjutkan. Apalagi mendengar kabar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyetujui. Isran mengaku ikut merasa bahagia.

Saat ditemui Tribun, di pelataran Family Club Bumi Damai Indah Balikpapan, Jumat (16/3) sore mengungkapkan, seandainya dirinya menjadi Gubernur Kaltim, tentu saja akan merespon positif kelanjutan pembangunan. "Kalau memang itu keinginan rakyat, saya setuju saja," katanya.

Lagi pula, pembangunan jembatan tol tersebut menggunakan dana dari APBN dipastikan akan sambut baik. "Asalkan tidak pakai ABPD saya dukung. Harus gunakan dana dari pusat, diambil dari APBN," tegasnya.

Baca: Pimpinan DPRD: Tarif Jembatan Tol Jangan Membebani Masyarakat

Dari sisi kemanfaatan infrastruktur jembatan tol Balikpapan-Penajam akan memberikan dampak positif terutama dalam perputaran roda ekonomi. Kata dia, selama ini Penajam dikenal daerah berbasis pertanian yang baik di Kaltim. Melalui penyediaan jembatan maka akses agroindustri bisa berjalan maksimal.

"Membuka keterisolasian daerah. Ada konektivitas. Memajukan daerah," ujar Isran. Karena itu dia pun nanti kalau jadi Gubernur akan getol sukseskan penggarapan jembatan. Posisi gubernur tentu saja akan membantu dari sisi koordinasi dengan masyarakat serta berupaya lakukan pembebasan lahan.

"Kalau ada lahan warga yang kena proyek harus dikoordinasikan. Kita akan usahakan memberi ganti untung, atau kasih tempat tinggal yang sama layaknya," ungkapnya. Prinsip Isran, gubernur sebagai kepala daerah provinsi memiliki fungsi menjalankan pemerintahan daerah. Kalau pun ada proyek-proyek besar sangat bergantung pada pemerintah pusat.

"Saya akan minta sama pak presiden, tapi bukan minta uang. Saya bilang hai presiden saya tidak minta uang, saya butuh jembatan saja. Hai pak presiden, saya tidak minta uang hanya minta tol saja biar tersedia. Bangunlah," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jadi prioritas pasangan Rusmadi-Safaruddin, jika kelak terpilih memimpin Kaltim. Terutama, infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas daerah, contohnya Jembatan Tol Balikpapan-PPU.

Baca: Menteri PUPR Setujui Jembatan Tol Teluk Balikpapan, Yusran: Mimpi Saya Segera Terwujud

Menurut Cagub Kaltim nomor urut 4 ini, infrastruktur terkoneksi mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Terlebih, dirinya bersama Safaruddin fokus mengususng transformasi ekonomi. Melepaskan ketergantungan Kaltim dari sektor ekstraktif.

"Infrastruktur jadi prioritas kami. Karena, ketika kita berupaya menggeser sektor ekonomi migas dan batubara, kita tidak punya pilihan lain kecuali membangun infrastruktur," ujar Rusmadi, Jumat (16/3).

Rusmadi menegaskan, bersama Safaruddin akan menjadikan Jembatan Tol Balikpapan-PPU sebagai prioritas. "Meskipun saat ini sudah ada Jembatan Pulau Balang, tapi kita tetap akan membangun jembatan tol ini. Apalagi, persetujuan Menteri PUPR sudah terbit," ujar mantan Sekda Kaltim ini.

Terbitnya persetujuan Menteri PUPR kata Rusmadi, tinggal ditindaklanjuti dengan mendorong konsorsium Waskita Karya, Pemkot Balikpapan, Pemkab PPU, dan Pemprov Kaltim, melanjutkan rencana pembangunan jembatan tol tersebut. "Pasti kami lanjutkan," tutur Rusmadi.

Sementara, Cagub Kaltim nomor urut 2, Syaharie Jaang juga menyatakan mendukung dan siap memperjuangkan penyelesaian pembangunan jembatan tol Balikpapan-PPU. Jembatan tol terpanjang di Kaltim itu diharapkan bisa memudahkan pengembangan wilayah Kaltim bagian selatan.

"Saya sangat mendukung dan harus diperjuangkan untuk segera dapat dimanfaatkan masyarakat. Karena, jembatan sebagai salah satu sarana membuka akses dibagian selatan provinsi Kaltim," kata Syaharie Jaang, melalui ponsel Rusman Ya'qub, Ketua Tim Pemenangan JADI sebelum bertemu warga di Sambutan, Samarinda, Jumat (16/3) malam.

Kata dia, Kaltim yang memiliki wilayah cukup luas, perlu ada percepatan pembangunan infrastruktur. Sarana infrastruktur menjadi program Jaang sebagai paslon di Pilgub Kaltim 2018.

Baca: Tingkatkan Daya Saing Daerah, Paslon Ini Janji Lanjutkan Pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU

"Percepatan pembangunan, harus segera dilakukan. Sarana infrastruktur menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti jembatan tol di Balaikpapan-PPU, sama halnya dengan jembatan mahkota II. Itu membuka akses masyarakat dari palaran, simpang Pasir dan Samarinda seberang ke kota," tutur Jaang.

Soal anggaran atau pembiayaan, menurut dia, dapat dilakukan dengan sharing dari APBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan APBN. "Kalau APBN harus benar-benar memperjuangkannya," katanya. (*)