Sabtu, 9 Mei 2026

Korupsi KTP Elektronik

2 Menterinya Disebut Terima Uang Hasil Korupsi, Presiden Jokowi Tegaskan Sikap Ini

Tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, menyebut, ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan

Tayang:
Editor: Syaiful Syafar
Tribunnews
Presiden Joko Widodo 

Bantahan Puan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sesi wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10/2014) - KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES(RODERICK ADRIAN MOZES
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sesi wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10/2014) - (KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES)

Sementara itu Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani membantah tudingan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto yang menyebut dia menerima uang dalam proyek e-KTP.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin, Kamis (22/3/2018), Novanto menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima 500.000 dollar AS.

"Ya saya juga baru mendengar apa yang disampaikan Setya Novanto kemarin. Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurut Puan, tudingan Setya Novanto itu tidak memiliki dasar.

"Ini merupakan masalah hukum tentu saja harusnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Bukan katanya-katanya. Jadi itu tidak benar apa yang disampaikan Pak Setya Novanto," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Baca: Islah, Keluarga Pasien yang Ditolak Maafkan Oknum Perawat RSUD Balikpapan, Ini Harapannya

Puan membantah pernah membahas proyek e-KTP, baik dengan pengusaha Made Oka, Setya Novanto, atau orang lain saat dia menjabat ketua Fraksi PDI-P.

Ini termasuk dengan nama-nama yang disebut di dalam kasus e-KTP.

"Saya enggak pernah membahas. Berkaitan dengan itu waktu itu Fraksi PDI-P sebagai perpanjangan tangan partai merupakan satu-satunya fraksi di luar pemerintah ini. Ini betul-betul suatu kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah pada saat itu," ucap dia.

"Jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di dpr tentu saja ada tapi saya enggak pernah ikut berbicara tentang masalah e-KTP," kata dia. (*)

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved