Korupsi KTP Elektronik

Setya Novanto Sebut Nama Puan Maharani dan Pramono Anung Terima Aliran Uang e-KTP

Menyoal uang ke Puan dan Pramono masing-masing USD 500 ribu, diterangkan Setya Novanto itu berdasarkan dari pengakuan Made Oka Masagung di rumahnya.

Editor: Amalia Husnul A
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan kasus pengadaan KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Sidang mantan ketua DPR itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. 

Baca: Rizal Effendi Bereaksi Terkait Dugaan Perlakuan Kasar Oknum Perawat RSUD Balikpapan

"Saya tidak sempat ketemu lagi," jawab Setya Novanto.

Kembali jaksa bertanya apakah Setya Novanto ‎juga melakukan hal yang sama, mengkonfirmasi ke Puan Maharani? Setya novanto mengaku belum konfirmasi.

"Soal ke Puan Maharani, saya tidak konfirmasi," kata Setya Novanto.

Lantaran pernyataan Setya Novanto itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, tidak lah benar.

Menurut Hasto, PDIP tidak punya kuasa dalam proyek tersebut karena merupakan partai oposisi saat itu.

Hasto, Pramono Anung dan Puan Maharani
Hasto, Pramono Anung dan Puan Maharani (Kolase/TribunWow.com)

Hasto meminta menteri Dalam Negeri saat proyek KTP elektronik digulirkan, yakni Gamawan Fauzi menjelaskan secara gamblang terkait proyek tersebut.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.

Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (22/3/2018).

Pasalnya menurut Hasto, ‎proyek tersebut digulirkan pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) .

Pada masa pemerintahan tersebut banyak korupsi terjadi, padahal Partai Demokrat besutan SBY tersebut mengusung tagline 'Katakan Tidak pada Korupsi'."

Baca: Kota Tepian Banjir, BNNP Kaltim Tetap Bergerak Amankan Enam Pengedar

Baca: Majikan Penganiaya TKW yang Sebelumnya Divonis Ringan Tak Muncul saat Sidang PK

Baca: Abu Tours Minta Waktu Urus Refund Milik Ratusan Calon Jamaah

Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP”‎ kata Hasto.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved