Disinggung soal Peluang Maju di Pilpres 2019, Begini Pernyataan Abraham Samad
Ia menyatakan bahwa tujuan roadshow keliling Indonesia adalah untuk memberikan pendidikan integritas kepada generasi muda Indonesia.
lihat foto
"Seperti yang saya bilang tadi, kalau rakyat mengehendaki, menginginkan, tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknya, karena itu amanah," katanya.
Baca: 7 Perilaku tak Sportif Valentino Rossi di Masa Lalu Diungkit Media Spanyol, Balas Dendam?
Baca: Polda Sudah Periksa 42 Saksi, Ungkap Penyebab Pipa Minyak Pertamina Patah Tunggu Ini
Baca: Gadis Muda Kumpulkan Donasi dengan Pura-pura sakit, Uangnya Digunakan. . .
"Kalau saya bukan kepada ambisi (maju Pilpres 2019). Seperti yang saya katakan, menurut saya itu amanah, maka sulit.
Karena amanah bagi saya itu kewajiban konstitusional seseorang. Jadi bukan hak, tapi kewajiban kita. Kalau kita diberikan amanah, kita tidak boleh lari dari kewajiban itu," lanjut Samad.
Saat bincang-bincang di kantor Tribun Kaltim, Abraham Samad menyampaikan adanya kelemahan pada partai politik dalam pencalonan seseorang yang mengakibatkan cikal bakal timbulnya fraud (kecurangan) dan korupsi.
"Pertama menurut saya, ada kelemahan di sistem politik dan partai politik kita. Pertama partai politik kita tidak punya yang namanya code of conduct, kode etik.
Kemudian yang kedua partai politik kita tidak punya yang namanya akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Oleh karena dia tidak punya keduanya ini, maka ini berbahaya. Bisa menimbulkan fraud dan korupsi."
"Kenapa saya bisa bilang menimbulkan fraud? Kalau partai tidak punya code of conduct atau kode etik, maka partai seenaknya saja mencalonkan seseorang.
Orang itu bisa orang bermasalah, orang yang tidak bagus secara moral, tapi bisa dicalonkan oleh partai politik, karena partai politik tidak punya code of conduct yang mengatur tentang itu.
Kalau orang tidak bermoral yang dicalonkan ujung-ujungnya dia pasti korupsi kan," tuturnya.
Ia melanjutkan, bahwa dengan tidak adanya akuntabilitas penggelolaan partai, maka tidak ada yang mengatur tentang mahar tersebut.
"Kemudian, yang tadi saya bilang, karena parpol tidak punya akuntabilitas pengelolaan keuangan partai, maka seperti yang terjadi sekarang, orang bebas seenaknya menentukan mahar.
Mahar ini adalah cikal-bakal, ketika dia terpilih dia akan ingin kembalikan duitnya yang begitu besar.
