Serapan Anggaran Pemprov Baru 17 Persen, Awal Semester II Optimistis Tembus 45 Persen
"Kalau pun juknis DAK turun, terkadang ada revisi. Atau bisa jadi uangnya belum ditransfer ke kas daerah," tambahnya.
Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Serapan anggaran Pemprov Kalimantan Utara sampai pertengahan Mei ini baru mencapai 17 persen dari APBD sekitar Rp 3,1 triliun.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie kepada Tribun menjelaskan, serapan anggaran tersebut baru sebatas belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa.
"Belanja modal belum (terserap) banyak," sebut Irianto kepada Tribun saat disua di gedung gabungan dinas pemprov di Jalan Rambutan, Tanjung Selor, Selasa (15/5/2018).
Belum banyaknya belanja modal yang terserap karena masih ada kegiatan yang tengah dilelang. Beberapa lainnya belum ditetapkan pemenang.
"Ada juga yang sudah ada pemenang tetapi baru disiapkan untuk maju ke proses penandatanganan kontrak. Setelah itu mengambil uang muka," katanya.
Irianto mengatakan, akhir Mei ini semua proses pelelangan sudah tuntas. Memasuki awal semester II 2018, ia optimistis serapan anggaran bisa mencapai 45 persen.
Baca juga:
Hadapi Chelsea di Final Piala FA, MU Terancam Tampil Minus Sang Penyerang Sayap Andalan
Mobil Ditinggal Sebentar, Uang Puluhan Juta Milik Bos Properti Rumah Jokowi Lenyap DicuriIni yang Dilakukan Bandara Juwata untuk Mengurangi Penumpukan Penumpang di Ruang Check In
Secara ideal lanjutnya setiap triwulan terserap 25 persen dari total APBD. Namun ada beberapa hal teknis yang kadang menghambat serapan menurutnya.
"Kita harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak, nanti dituduh korupsi. Jadi harus berdasarkan aturan semua. Terkadang juga kita tunggu juknis jika itu Dana Alokasi Khusus (DAK)," sebutnya.
"Kalau pun juknis DAK turun, terkadang ada revisi. Atau bisa jadi uangnya belum ditransfer ke kas daerah," tambahnya.
Serapan anggaran sekitar 17 persen sampai Mei ini nilainya mencapai Rp 130 miliar. Irianto mengatakan, serapan anggaran APBN saja sampai Mei ini masih di bawah 17 persen.
"Serapan anggaran juga kadang tergantung oleh kepala daerahnya. Pemda lain serapannya mungkin masih ada di bawah kita (Kalimantan Utara)," ujarnya. (*)
