Pemilu 2019

Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi untuk Nyaleg, Begini Ungkapan Tsamara Amany

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat mengecam sikap Bawaslu yang menolak larangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi untuk Nyaleg, Begini Ungkapan Tsamara Amany
TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN
Tsamara Amany 

Sikap PAN

Sementara itu Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan mantan terpidana korupsi berhak mendaftar sebagai caleg karena sudah terbebas dari kesalahan lantaran telah menjalani hukuman.

Hal itu disampaikan Yandri menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan terpidana korupsi mendaftar sebagai caleg melalui Peraturan KPU (PKPU).

"Ya namanya sudah mantan ya. Kalau mantan menurut saya dia sudah memenuhi unsur untuk menjalankan hukuman, artinya dia sudah menerima hukuman dari negara karena kesalahannya. Kalau sudah mantan kan bukan lagi orang bersalah," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Ia mengatakan yang tak berhak mendaftar sebagai caleg ialah orang yang hak politiknya dicabut oleh pengadilan.

Menurut Yandri, sepanjang hak politik seseorang tak dicabut oleh pengadilan maka ia berhak mendaftar sebagai caleg.

Baca: Terdengar Bunyi Ledakan, Sejumlah Bangunan di Permukiman Kompleks Pasar Segiri Terbakar

Ia pun mengingatkan KPU agar tak membuat PKPU yang melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut dinyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Dengan demikian, mantan narapidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai caleg.

"Jadi kalau menurut saya sih KPU mesti memikirkan itu dan KPU sebagai penyelenggara undang-undang tidak boleh melampaui norma. Jadi kalau di undang-undang itu syarat-syarat caleg tidak diatur bahwa mantan napi dilarang ya jangan begitu," ujar Yandri.

"Sejatinya KPU menyelenggarakan perintah undang-undang. Dia tidak boleh membuat norma baru apalagi ada pengaruhnya," lanjut dia. (tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Larangan Eks Napi Korupsi untuk Nyaleg tak Melanggar HAM, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/27/larangan-eks-napi-korupsi-untuk-nyaleg-tak-melanggar-ham?

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved