Akademisi Sebut Sah Saja Jika Paslon Lakukan Klarifikasi Dalam Debat

Soal layanan publik dan reformasi birokrasi juga dirasa penting.

“Transparansi yang saya tekankan. Kami sangat sulit dapatkan informasi pemerintah. Semakin tertutup informasi, semakin besar ruang untuk transaksional dan korupsi bisa terjadi. APBD kita kan sulit diakses. Di website tak ada. Dokumen fisik kalau diminta, dilempar kiri kanan. Kalau mau minimalisir, akses informasi juga harus dibenahi,” ucapnya.

Salah satu cara yang diinginkan Castro, adalah meniru apa yang pernah dilakukan Provinsi DKI Jakarta dalam transparansi anggaran.

“Caranya melalui online. Kami minta komitmen paslon juga untuk itu. Hampir tiap tahun, soal APBD, rakyat hanya disampaikan jumlah totalnya, tetapi detail kemana APBD itu tak ada. Bagaimana paslon bisa tawarkan pola transparansi anggaran yang lebih baik. Itu yang dibutuhkan hadir dalam debat. E-budgeting dan e-planning belum diimplementasikan di Kaltim. Provinsi ini mesti belajar dari DKI Jakarta,” ucapnya. (*)