Kepala DPMPD Kaltim Mengaku Ngeri Lihat Progres Pencairan Dana Desa

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi, mengaku khawatir melihat progres penyaluran Dana Desa (DD) di Kaltim.

Meski dalam kondisi libur lebaran, Jauhar mengaku tetap memantau progres penyaluran DD tahap pertama.

"Terus terang saya agak ngeri melihat perkembangan progres penyaluran DD di Kaltim. Waktunya hanya tinggal sedikit. Padahal untuk penyaluran DD tahap pertama sebesar 20 persen dari pagu setiap desa belum semuanya sudah salur dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan untuk penyaluran tahap dua masih sedikit yang sudah salur dari RKUD ke RKD," ujar Jauhar, Rabu (20/6/2018).

Baca juga:

Testimoni Korban Selamat KM Sinar Bangun; Sudah Pasrah Bakal Mati, Selamat karena Sebuah Helm

Presiden Borneo FC Beri Motivasi Timnya di Latihan Pertama Usai Libur Idul Fitri

Inilah 9 Potret Hangatnya Kebersamaan Keluarga Uya Kuya saat Liburan di Amerika

Ombudsman Tak Lihat Ada Persoalan Administratif Pelantikan Iriawan; Meliala: tapi Kenapa Harus Dia?

Jika terlambat, kata Jauhar, gelontoran uang yang cukup besar untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan 841 desa tersebut, tidak dapat termanfaatkaan secara optimal.

Sementara penyaluran DD tahap pertama harus sudah disalurkan paling lambat pekan ketiga Juni ini. Sedangkan tahap kedua paling lambat pekan ke empat Juni 2018.

Secara umum, berdasarkan monitoring terakhir masuk kerja sebelum cuti bersama, tercatat salur dana dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) tahap pertama baru 79 persen atau sebanyak 667 desa dari 841 desa se Kaltim.

Rinciannya Kabupaten Paser 70 persen atau 98 desa cair dan 41 desa belum cair, Kukar 80 persen atau cair 155 desa dan 39 desa belum cair, Berau 67 persen atau cair 67 desa dan 33 desa belum cair.

Selanjutnya Kubar 92 persen atau cair 174 desa dan 16 desa belum cair, Kutim 74 persen atau cair 103 desa dan 36 desa belum cair, PPU 100 persen atau cair seluruhnya di 30 desa, dan Mahakam Ulu 88 persen atau cair 44 desa dan 6 desa belum cair.

Sedangkan untuk penyaluran DD tahap dua baru tercatat 1 persen atau 5 desa dari 841 desa se Kaltim. Baru lima desa di Kabupaten Kutim yang sudah proses pencairan dari RKUD ke RKD.

"Makanya hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah, saya mengingatkan agar kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus kembali memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan pelayanan, tanpa membeda-bedakan asal usul, ras dan golongan," kata Jauhar.

Selaku Kepala DPMPD Kaltim, Jauhar merasa perlu mengingatkan DPMPD/DPMPK Kabupaten se Kaltim terkait batas akhir waktu penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama.

"Karena itu, jajaran DPMPD/K Kabupaten diharapkan harus berkoordinasi dan bersinergi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten agar DD yang sudah masuk ke RKUD dari Rekening Kas Umum Negara RKUNsesegera mungkin ditransfer ke Rekening Kas Desa RKD," urai Jauhar.

Jauhar juga mengingatkan desa-desa yang belum melengkapi persyaratan untuk proses pencairan DD, tahap pertama maupun tahap kedua, harus dilakukan langkah percepatan melalui perlakuan khusus (perkus).

"Upayakan semua camat yang kebetulan beberapa desanya belum menerima transfer DD dari RKUD untuk jemput bola membantu menyelesaikan persoalan administrasi," tegasnya.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Jauhar, yakni mendorong Pemerintah Desa segera memanfaatkan atau membelanjakan DD yg masuk dalam RKD sesuai peruntukan yang telah disepakati bersama.

"Sebanyak 30 persen dari dana pembangunan yang telah disepakati harus dipakai untuk upah kegiatan padat karya tunai. Kegiatan padat karya tunai bisa menyerap tenaga kerja dari warga desa setempat, dan otomatis bisa mengurangi angka pengangguran, karena bisa menambah pendapatan warga desa yg memang membutuhkan pekerjaan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Jauhar. (*)