Pilgub Kaltim 2018
Cegah Korupsi, Semua Kandidat Usung Jargon Transparan dan Profesional
Proses debat pilkada Kaltim tahap tiga di sesi kedua, pertanyaan bermuara pada reformasi birokrasi dan upaya pencegahan korupsi.
Penulis: Budi Susilo |
lihat foto
"Memang tidak disampaikan di visi misi secara spesifik tapi kami berkomitmen, bisa kami terjemahkan di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan," katanya.
Dia jelaskan, dalam kebijakan reformasi birokrasi adalah bagaimana membuat struktur yang miskin tapi kaya fungsi karena tujuannya efektivitas, efisiensi anggaran, dan optimalisasi.
"Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai pemberantasan korupsi kita jalankan, secara terbuka bisa mengetahui lewat e-planing e-bugdeting. Komitmen kita bersama untuk melakukan pakta integritas," tuturnya.
Sisi lainnya, paslon 1 yang dijelaskan Cagub Sofyan Hasdam, mengatakan, langkah-langkah apa agar netralitas dalam pemilihan pejabat publik bisa terjamin bersih dari nepotisme dan korupsi.
"Saya terus terang berterima kasih kepada KPU yang sekarang ASN sudah Netral dalam pilkada dibandingkan dari masa lalu," ujarnya.
Saat singgung kenapa terjadi korupsi, kolusi, nepotisme dalam pengangkatan pejabat daerah karena tidak ditetapkannya sistem lelang jabatan.
"Apabila kita ingin ditetapkan harus betul sesuai dengan aturan. Harus sesuai syarat yang ditentukan, pasti bersih," katanya.
Memilih pejabat publik mesti objektif.
"Kalau kita masih pilih-pilih sesuai dengan kepentingan politik atau karena persaudaraan salah. Kita akan melakukan secara transparan, terbuka, dan profesional," janjinya. (*)
