Soal Vaksin MR yang Menimbulkan Polemik,  Begini Sikap LPPOM MUI Kaltim

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sampai saat ini, Vaksin Campak dan Rubella (MR) belum mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Hal ini diungkapkan Kepala LPPOM MUI Kaltim, Sumarsongko, Kamis (2/8/2018).

Menurut Sumarsongko, pihaknya juga masih menunggu jadwal pertemuan antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan LPPOM MUI, yang rencananya digelar dalam waktu dekat.

"Vaksin ini informasi awalnya kan belum bersertifikat halal. Tapi, sesuatu yang belum bersertifikat halal kan belum tentu haram. Sama seperti kita makan di warung yang belum ada sertifikat halalnya, kan belum tentu haram," kata Sumarsongko.

Meski demikian, kata Sumarsongko, sebaiknya Vaksin MR disertifikasi. Sehingga, status vaksin tersebut menjadi jelas.

"Segala sesuatu kan awalnya mubah. Dengan proses, sesuatu yang mubah itu bisa jadi halal, atau malah jadi haram. Untuk kehati-hatian dan kepastian status, sebaiknya Vaksin MR disertifikasi saja," kata Sumarsongko.

Baca juga:

Beredar Audio Ustadz Arifin Ilham untuk Abdul Somad soal Cawapres, Putri Amien Rais Beri Respon

Rahmad Darmawan Resmi Jadi Pelatih Mitra Kukar, Ini Harapan Mitra Mania

Ijtima Ulama Terbitkan Rekomendasi Calon yang Didukung, Begini Respon Ali Mochtar Ngabalin

Baru Tahu Ada Warga Tewas Akibat Ulahnya, Pelaku 'Palu Maut' Minta Maaf pada Keluarga Korban

Adanya sertifikasi halal pada Vaksin MR, lanjut Sumarsongko, akan menghilangkan pro dan kontra di masyarakat.

Vaksinasi atau imunisasi, menurut Sumarsongko merupakan bagian dari usaha (ikhtiar) manusia untuk mendapatkan hidup yang sehat.

"Vaksinasi itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Tapi, vaksinnya harusnya halal. Vaksinasi itu ikhtiar biar manusia sehat. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Lebih mudah dan murah," ujarnya.