Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2018 Akan Dilantik Paling Cepat Pertengahan September

Sementara jika dikenai pidana akibat perbuatannya, kepala daerah terpilih itu bisa langsung diganti.

Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2018 Akan Dilantik Paling Cepat Pertengahan September
MOH NADLIR/KOMPAS.com
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Menjadi Pembicara Dalam Rangkaian Acara Pembukaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/5/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya telah menyusun rencana pelantikan kepala daerah hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Kemendagri mendasarkan pelantikan kepala daerah terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Sudah kita susun tapi secara prinsip sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Masa jabatan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota tidak boleh dikurangi satu hari atau ditambah satu hari,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

 Dilansir TribunWow dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,  seskab.go.id, hal tersebut diutarakan Tjahjo seusai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8/2018) siang.

Mengenai penjadwalan pelantikan, Mendagri menyebut dua pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih yakni Propinsi Lampung dan Propinsi Jawa Timur akan dilantik tahun depan.

Namun demikian, untuk daerah lain dimungkinkan pelantikan tercepat bisa dilakukan mulai pertengahan bulan September 2018.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2018 dibagi dalam tiga tahap.

Terkait hal itu pula, Kemendagri pekan depan rencananya akan menyerahkan jadwal dan rencana pelantikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Minggu depan akan (kami) serahkan ke Pak Mensesneg, nanti menyesuaikan dengan Bapak Presiden untuk gubernur. Untuk bupati/wali kota serentak nanti dilaksanakan oleh gubernur setelah dilantik,” jelas Tjahjo.

Sebagaimana diketahui dalam Pilkada Serentak akhir Juni 2018 lalu, terdapat pemilihan pasangan gubernur/wakil gubernur di 17 daerah pemilihan, dan ratusan pemilihan pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Halaman
123
Editor: Kholish Chered
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved