Pemprov Kaltara Masih Buka Keran Mutasi Pegawai dari Daerah, Ada 100 PNS Antre!

Laporan wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kalimantan Utara saat ini baru mencapai 3.300-an orang.

Sedang kebutuhan saat ini mencapai 5.000 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara Muhammad Ishak menjelaskan, sampai saat ini Pemprov masih membuka kran mutasi pegawai dari daerah lain.

Diprioritaskan ASN yang berasal dari lingkungan Pemkab/Pemkot di Kalimantan Utara.

Baca: KONI Balikpapan Bersilaturahmi dengan Walikota Balikpapan, Ini yang Mereka Bahas

"Prioritas, namun tetap melihat kebutuhan kita apa. Yang paling banyak kita butuhkan kan tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga pendukung infrastruktur, termasuk juga tenaga guru. Kemudian kita lihat kapabilitas dan track record-nya," kata Ishak kepada Tribunkaltim.co, Senin (13/8/2018).

Masih ada sekitar 100 berkas ASN yang antre mutasi ke Pemprov.

Rata-rata mereka yang mengajukan berasal dari kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Baca: 3 Tersangka Kasus Pembunuhan di Balikpapan Luapkan Penyesalan

Disusul beberapa dari Kalimantan Timur, Jawa, dan Sulawesi.

"Alasan mereka rata-rata ingin mengabdi untuk Kalimantan Utara dan mengembangkan karir," sebutnya.

Pegawai yang diharapkan Pemprov lanjut Ishak ialah pegawai yang mau bekerja dan berpikir 'out of the box', penuh disiplin, setia pada atasan, serta memiliki inovasi dan kreasi.

"Dan yang paling penting selalu ditekankan Pak Gubernur adalah menjaga integritas," katanya.

Mutasi pegawai ke Pemprov Kalimantan Utara sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, yang mana saat itu Provinsi Kalimantan Utara baru saja dibentuk.

Penjabat Gubernur memerlukan bantuan pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.

Baca: Seorang Bocah Menyusup Masuk ke Lapangan, Respon Mohamed Salah Jadi Bahasan Netizen

"Waktu itu sudah jadi komitmen Pemkab Bulungan untuk mendukung lahirnya Provinsi Kalimantan Utara. Makanya ada mutasi pegawai dan penyerahan aset. Tahun 2014, mutasi masih terus berlangsung sampai saat ini," katanya.

Setiap tahun ada puluhan ASN mutasi yang diterima pemprov untuk menutupi kekurangan pegawainya.

"Insyaallah dalam penerimaan pegawai mutasi, kami juga menjunjung tinggi integritas. Insyaallah tidak ada transaksional. Kalau memang ada ASN yang menurut kita tidak sesuai harapan, kita tidak terima. Pak Gubernur juga ikut mengkroscek informasi karena beliau yang teken," ujarnya.

Komposisi pegawai di Pemprov Kalimantan Utara hampir semuanya merupakan pegawai mutasi, kecuali hasil seleksi CPNS tahun 2014 sebanyak 291 orang.

Ditambah hasil seleksi CPNS 2017 sebanyak 424 orang. Adapun guru PNS di SMA/SMK dan SLB buah pelimpahan kewenangan bidang pendidikan menengah dari Pemkab/Pemkot kepada Pemprov. (*)