Polemik Kurs Rupiah yang Kian Melemah, Apakah Bakal Lebih Krisis Dibandingkan 1998?
Pelemahan rupiah yang levelnya hampir mencapai Rp 15.000 per dollar AS dinilai sebagai cerminan bahwa ada yang tidak beres
Sementara saat ini, Rizal menilai Indonesia tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu dari ekspor.
Malahan, impor justru tumbuh lebih tinggi dibanding ekspor yang membuat neraca perdagangan lebih banyak mengalami defisit sejak awal tahun.
"Saat krisis, lonjakan ekspor besar sekali. Tapi hari ini kita tidak punya bantalan lagi. Rupiah melemah tidak ada dampaknya terhadap ekspor," ucap Rizal.
Selain itu, Rizal juga menyoroti upaya pemerintah menyikapi pelemahan rupiah dengan pengendalian 900 komoditas impor barang konsumsi.
Menurut dia, ketimbang menyisir ratusan komoditas impor barang konsumsi seperti itu, lebih baik fokus pada impor yang jumlahnya besar, misalkan 10 komoditas impor terbesar.
"Ngapain ribet-ribet sampai 900, tinggal pilih 10 saja yang besar-besar. Inilah makanya saya lihat menteri-menteri Pak Jokowi jangan cuma sampaikan yang bagus-bagus, tapi kondisi yang sebenarnya," kata Rizal.
Bank Indonesia sebelumnya menyampaikan, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga hari Selasa mengalami depresiasi di kisaran 7 sampai 8 persen sejak awal tahun.
Cadangan devisa juga telah tergerus 13,7 miliar dollar AS, dengan posisi Januari 132 miliar dollar AS dan terakhir bulan Juli sebesar 118,3 miliar dollar AS.
Pernyataan Sri Mulyani Basi!
Rizal Ramli sempat menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait upaya pemerintah menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Hal ini dikemukakan Rizal Ramli melalui Twitter miliknya, @RamliRizal, Senin (3/9/2018).
Awalnya, Rizal Ramli membalas cuitan seorang netizen dengan akun @Sahabat_Bangsa yang mentautkan pemberitaan upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Usai pertemuan itu, Sri Mulyani mengatakan jika akan terus bekerja bersama-sama dengan BI dan OJK untuk menekan nilai tukar rupiah.
Menanggapi hal itu, Rizal Ramli mengatakan jika pernyataan Sri Mulyani hanya sebatas mekanisme koordinasi.
Menurut dia, hal itu tidak jelas dan cenderung tidak berisi.