Dugaan Korupsi RPU
Unjuk Rasa Dugaan Korupsi RPU Diblokir Polisi, HMI Balikpapan Sebut Melecehkan Demokrasi
Para aktivis pergerakan HMI Balikpapan melakukan aksi unjuk rasa mengenai aksi kawal kasus dugaan korupsi anggaran Rumah Potong Unggas (RPU).
Penulis: Budi Susilo |
lihat foto
Tak sampai di situ, nyatanya ada juga teman-teman aktivis pergerakan HMI Balikpalan yang perempuan juga terkena desak-desakan dan dorongan dengan aparat kepolisian.
"Yang teman perempuan kami sampai ada aksi dipeluk-peluk dari polisi. Kami nilai ini sudah melecehkan," tegasnya.
Akibat kejadian ini, pastinya HMI Balikpapan berencana akan melakukan pelaporan atas tindakan represif aparat kepolisian yang mencoba memblokade pergerakan mahasiswa menuju ke kantor Polda Kaltim.
Kemenpora Tagih 3.226 Barang Milik Negara pada Roy Suryo, Begini Tanggapan Politisi Demokrat
"Kami punya bukti video yang berbuat represif sekali. Kami akan melaporkan ke propam Polda Kaltim. Kami akan tuntut ini melalui jalur hukum," kata pria berambut panjang ini.
Dia pun tidak tahu secara pasti alasan pihak Polda Kaltim melarang para mahasiswa menuju ke kantor Polda Kaltim menggunakan iring-iringan sepeda motor dan berjalan kaki.
Intinya, jelas Usman, pihak kepolisian mau para mahasiswa harus menggunakan truk polisi saat akan berdemonstrasi ke arena Gedung Polda Kaltim.
Televisi Pintar Xiaomi Mi TV 4A Dibanderol Cuma Rp 2 Juta, Lihat Spesifikasinya
"Saya juga tidak tahu alasannya apa. Mereka (polisi) pokoknya, kami disuruh naik truk polisi, pergi dan pulang diantar. Ya bilangnya di Polda lagi ada tamu biar tidak terganggu. Tidak jelas alasannya. Kami dilarang," katanya.
Menyikapi tindakan represif kepolisian maka HMI Balikpapan bersikap menyayangkan tindakan represif kepolisian dalam mengawal aksi demonstrasi para mahasiswa yang ingin kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) harus segera tuntas.
"Kami ingin mendesak kepada pihak kepolisian agar transparan dalam menangani kasus. Jangan sampai nanti tenggelam begitu saja, ini kasus sudah sangat lama," kata Usman.
Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Banggar DPR Minta Sri Mulyani Lakukan Langkah Konkret
Persoalan kasus dugaan korupsi RPU di kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Timur yang berlangsung sekitar tahun 2015.
Proyek ini dianggap tidak jelas tetapi anggaran negara APBD Balikpapan sudah keluar. Angka dugaan korupsi ini mencapai puluhan miliar dari Rp 2,5 miliar bisa keluar menjadi angka anggaran Rp 12,5 miliar. (*)
