Sabtu, 2 Mei 2026

Dollar Naik, Provinsi Kaltim Justru Beruntung, Ini Penjelasan Pengamat

Kendati tidak berdampak negatif kepada Kaltim, lanjut Aji, pemerintah seharusnya sudah bisa memerkirakan potensi kenaikan dollar.

Tayang:
Penulis: Rafan Dwinanto |
Humas MK/Ganie
Aji Sofyan Effendi (kanan) saat menghadiri sidang perbaikan permohonan uji materi UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Senin (16/3/2015) di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi. 

Momen Tahun Baru Islam, Ribuan Warga Ikuti Ruqyah Syar'iyyah Massal yang Digelar di Islamic Center

Basis ekspor Kaltim adalah sumber alam. Gas, minyak bumi, batubara, dan sawit.

"Saya mengatakan Kaltim tidak terdampak kenaikan dollar. Karena perusahaan menengah ke bawah tidak banyak memerlukan material dari luar negeri, atau tidak banyak perlu barang impor. Sehingga dampak gejolak itu tak terasa. Dampak itu terasa ke masyarakat menengah ke atas atau pada perusahaan yang banyak memerlukan bahan material impor," urainya.

Kendati tidak berdampak negatif kepada Kaltim, lanjut Aji, pemerintah seharusnya sudah bisa memerkirakan potensi kenaikan dollar.

Caranya dengan tidak membuat asumsi nilai dollar tunggal dalam APBN. Melainkan membuat perkiraan batas bawah dan atas nilai tukar dollar.

Menurut Aji, hal ini penting dilakukan untuk menjaga psikologis publik jika terjadi kenaikan dollar.

"Jika ada asumsi tertinggi, katakanlah Rp 15 ribu atau Rp 16 ribu, pengusaha menyadari ada potensi dollar akan naik di angka prediksi tersebut. Sehingga mereka memersiapkan langkah-langkah antisipasi," katanya.

Celakanya batas atas asumsi dollar ini tidak dijelaskan pemerintah. Sehingga, saat naik nilai tukar dollar mengakibatkan kepanikan.

"Padahal, menurut saya kenaikan dollar ini biasa saja. Pasti ketahanan fiskal kita bisa mengantisipasi. Sayangnya ketahanan fiskal kita tidak disertai kebijakan ketahanan mental, ketahanan informasi. Sehingga terjadi kepanikan," kata Aji.

Aji bersyukur negara masih bisa mengendalikan perbankan. Sehingga tidak terjadi rush, pengambilan rupiah besar-besaran.

"Tidak seperti 98. Jadi ini lebih berbicara persoalan psikologis masyarakat. Jadi tidak serta-merta persoalan ekonomi," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved