Dua Pembantunya Ribut Impor Beras, Jokowi Minta Darmin Parnggil Buwas dan Enggartiasto
Presiden meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk memanggil Budi Waseso dan Enggartiasto.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Ribut-ribut soal impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik Budi Waseso sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.
Presiden pun meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memanggil Budi Waseso dan Enggartiasto.
"Secepatnya Presiden (meminta) supaya Menteri Koordinator mengundang," kata kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Moeldoko mengatakan, pada prinsipnya tak ada yang salah dengan kebijakan impor beras jika kebutuhan dalam negeri tak tercukupi.
Dia pun menilai, perseteruan yang terjadi antara Budi Waseso dan Enggar hanya lah masalah komunikasi.
"Sebentar lagi mau diundang menteri koordinator ekonomi untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begitu (ribut-ribut di publik). Semuanya harus berkoordinasi dengan baik," kata Moeldoko.
Sementara itu, Menko Darmin memastikan bahwa pertemuan antara Budi Waseso dan Enggar akan digelar dalam waktu dekat. Pertemuan itu juga akan diikuti oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
"Saya masih cari waktu," kata Darmin.
Budi Waseso sebelumnya menyatakan, pihaknya harus menyewa gudang milik institusi negara lain untuk menyimpan stok beras yang melimpah.
Buwas pun mengaku bingung dengan Mendag yang menyatakan bahwa persoalan gudang ini bukan urusan pemerintah.
Dia tampak kesal bahkan sempat mengeluarkan makian khas jawa.
“Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi dan samakan pendapat jika keluhkan fakta gudang. Saya bahkan menyewa gudang itu kan cost-nya nambah. Kita kan sama-sama (urusan) negara," ujar Buwas saat konferensi pers di Kantor Bulog Pusat Jakarta, Rabu (19/9/2018).
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tak mempermasalahkan jika Bulog tak ingin ada impor beras tambahan. Menurut dia, itu adalah hak dari Bulog.
"Engga apa-apa. Jangan diperpanjang," ujar Enggar di Jakarta Barat, Rabu (19/9/2018 seperti dikutip Kompas.com.
Kendati begitu, Enggar mengingatkan bahwa berdasarkan rapat kordinasi yang dilakukan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Bulog mempunyai izin kuota impor sebanyak dua juta ton.
