PBB Tuntut Investigasi Transparan atas Dugaan Kekerasan Aparat Sepanjang Demo di Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights/OHCHR) merilis pernyataan terkait demonstrasi di Indonesia yang diwarnai oleh kekerasan dalam beberapa hari terakhir.

Pada pernyataan tersebut, PBB mendesak agar diadakan investigasi yang transparan dan menyeluruh atas dugaan tindakan aparat yang berlebihan ketika gelombang protes dilayangkan oleh masyarakat secara luas.

"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," seperti dikutip dari laman resmi OHCHR pada Selasa (2/9/2025).

Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani menegaskan bahwa pihak berwenang seharusnya menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sekaligus menjaga ketertiban yang sesuai dengan norma dan standar internasional.

"Semua aparat keamanan, termasuk militer, ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum," tegasnya. 

Baca juga: Viral! Netizen Luar Negeri Ramai Pesan Makanan Buat Driver Ojek Online di Indonesia Lewat Aplikasi

Tak hanya itu, mereka juga menyerukan agar media dapat diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.

Seperti diketahui, terhitung sejak 25 Agustus 2025, berbagai elemen masyarakat terus melakukan unjuk rasa di berbagai daerah, menentang kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah situasi ekonomi yang buruk, kenaikan pajak serta kebijakan pemerintah lainnya yang tidak pro rakyat.

Awalnya, demonstrasi berlangung di gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pada hari keempat, kemarahan massa semakin memuncak saat seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) tewas setelah dilindas oleh mobil rantis Brimob di kawasan Tanah Abang yang tidak jauh dari gedung DPR.

Insiden tersebut memicu kecaman keras dan kepada berujung pembakaran sejumlah markas kepolisian serta gedung DPRD di berbagai daerah.

Hingga saat ini, sembilan orang dinyatakan tewas dalam demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025. 

Anda dapat melihat langsung pernyataan dari OHCHR dengan KLIK DI SINI.

Baca juga: Isi Tuntutan Rakyat 17+8 untuk Pemerintah yang Viral, Diumumkan Jerome Polin dan Salsa Erwina

Respons di Media Sosial

Seruan dari PBB untuk mengadakan investigasi terbuka terkait dugaan kekerasan aparat selama demonstrasi di Indonesia menuai beragam respons di media sosial.

Pada platform X (sebelumnya Twitter), tepatnya di akun Indonesia Pop Base, mayoritas warganet setuju dengan tuntutan PBB terhadap pemerintah Indonesia.

"Kita telah kehilangan terlalu banyak jiwa akibat kebrutalan polisi yang sistematis dan tak terkendali ini yang terus-menerus diberi ganjaran dan dimaafkan. HENTIKAN ini. Sekarang juga," tulis seorang pengguna akun.

"Berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi merupakan hak asasi. Investigasi yang transparan terhadap kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Indonesia sangat penting untuk menegakkan akuntabilitas dan kepercayaan. Dialog, bukan kekerasan, adalah jalan ke depan."

Baca juga: Sorotan Media Asing di Asia-Eropa terkait Aksi Demo di Indonesia, Brutalitas Aparat Jadi Perhatian