Belum Ada Kantor Definitif, Bupati Mahulu Menumpang di Kantor Camat Sejak Pemekaran

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Sejak ada pemekaran wilayah, terbentuk kabupaten tersendiri Mahakam Ulu di tahun 2013 hingga kini di tahun 2018, nasib perkantoran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) belum terwujud, masih berstatus darurat, alias menumpang di sebuah tempat lain.

Sampai sejauh ini, untuk kantor Bupati Mahakam Ulu saja menempati bangunan beton kantor Camat Long Bagun di Ujoh Bilang. Sementara kantor Camat Long Bagun masih dalam proses penyempurnaan pembangunan.

Hal senada terjadi pada kantor satuan kerja perangkat daerah lainnya mengkontrak di rumah-rumah warga dijadikan kantor dinas. Masih menempati sebuah rumah-rumah kayu berkonsep panggung.

Baca: 2 Kurir Sabu di Balikpapan Dibekuk Polisi, Salah Satunya Pelajar

Kantor dinas-dinas organisasi perangkat daerah ini paling banyak bisa ditemui di sepanjang Jalan Bang Juk, yang sangat berdekatan dengan Sungai Mahakam. Di antaranya ada kantor Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perizinan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perkampungan.

Kali ini Tribunkaltim.co mencoba sambangi kantor Bupati Mahakam Ulu yang masih menempati bangunan kantor Camat Long Bagun, Kamis (1/11/2018).

Menuju tempat ini bisa ditempuh menggunakan jalur darat, menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat.

Lokasinya tidak jauh dari dermaga Ujoh Bilang, jarak tempuhnya sekitar 4 kilometer, melewati kantor kepolisian Polsek Long Bagun.

Ruas jalan menuju kantor bupati ini bisa dibilang lumayan sempit, jika dilintasi dua mobil dari berlawanan arah maka akan agak berhimpit. Sebaiknya bagi yang membawa kendaraan roda empat, harap untuk perlahan-lahan supaya tidak mudah bersenggolan.

Baca: Pesisir Berau Dihantam Puting Beliung, Rumah Warga dan PLTS Rusak Parah

Kantor kepala daerah Mahakam Ulu meski menempati bangunan kantor camat tetapi sudah dilengkapi plang beton yang memuat keterangan tulisan kantor Bupati Mahakam Ulu serta dilengkapi satelit penangkap sinyal internet dan sebuah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bankaltimtara yang terletak di samping beranda kantor.

Perencanaan pendirian kantor pemerintahan Pemkab Mahakam Ulu sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2013. Bahkan kata Stephanus Madang, Kepala Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu, lahan hibahnya sudah siap.

Saat ada pemekaran masyarakat sudah mempersiapkan lahannya seluas 950 hektar di Ujoh Bilang, tinggal dibangun saja. Pembebasan lahan mengacu pada surat hibah, di tahun 2012 hingga 2013. Sudah ada lahan yang akan dikembangkan jadi pusat kantor pemerintahan Pemkab Mahulu.

“Sekarang sedang memperkuat master plan, desain teknis. Sedang perencanaan awal fisiknya, untuk kemudian dilelang, lalu dilakukan pengerjaan fisiknya di tahun 2019,” urai Madang kepada Tribunkaltim.co di ruang kerjanya.

Baca: Petugas Tangkap Ibu dan Manantu yang Selundupkan 1 Kg Sabu yang Disimpan Dalam Sandal

Namun dirinya memastikan, prioritas utama pembangunan nanti lebih kepada pengadaan kantor Bupati Mahakam Ulu dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu. Ini disebabkan dilihat dari kemampuan anggaran yang tersedia.

“Kami prioritaskan dulu kantor bupati dan DPRD. Nanti dikembangkan lagi bangunan untuk kantor OPD, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Madang yang lahir di Kota Samarinda ini.

Diperkirakan Butuh Ratusan Miliar

Stephanus Madang, Kepala Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu, menganalisis, terkait pembiayaan pengadaan kantor Bupati dan DPRD Mahakam Ulu yang ditargetkan kemungkinan besar di tahun mendatang bisa diwujudkan, dilakukan pengerjaan fisiknya di tahun 2019.

Menurut dia, asumsi pembangunan untuk kantor Bupati Mahakam Ulu butuh anggaran sekitar Rp 120 miliar, sementara asmumsi patokan harga untuk membangun gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mahakam Ulu menelan biaya kurang lebih mencapai Rp 80 miliar.

“Kita lihat saja nanti seperti apa, sedang dirancang. Bisa saja lebih dari yang diasumsikan atau juga bisa kurang dari anggaran yang diasumsikan,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kutai Barat ini.

Pastinya pembiyaan sedang diusahakan untuk diambil dari berbagai pola, satu di antaranya melalui anggaran daerah.

Baca: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Mangkir dari Penggilan KPK karena Reses ke Daerah

“Kita berupaya tidak hanya mengandalkan anggaran dari ABPD Pemkab Mahakam Ulu namun juga akan mencari anggaran di tingkat provinsi termasuk ke pemerintah pusat,” tutur Madang.

Karena itu, kini sedang dilakukan perencanaan matang supaya terkonsep secara konkrit.

“Konsepnya nanti mungkin akan memakai cara multiyears, supaya ada berkelanjutan,” ujar pria yang pernah bertugas di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama 9 tahun.

Melihat kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemkab Mahakam Ulu yang terbatas, maka baru akan memprioritaskan dua pembangunan kantor bupati dan DPRD Mahakam Ulu.

“Proses pembangunan dipriortaskan dua kantor dahulu di tahun 2019. Sekarang pematangan lahan dan akses infrastruktur jalan ke pusat pemerintahan,” ungkap Madang.

Bagi Kabupaten Mahakam Ulu, yang usianya terbilang masih sangat muda, tentu akan terus melakukan pembenahan, perbaikan, dan selalu berinovasi bagi kemajuan daerah.

Satu di antaranya, kata Madang, membangun kantor pemerintahan Mahakam Ulu sebagai simbol daerah dan penunjang kelancara kinerja mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018, Jadwal dan Lokasi Tes SKD Kemendikbud 2018 di 14 Provinsi, Termasuk Kaltim

“Dimana-mana kantor pemerintahan itu harus ada, jadi simbol bagi daerah kita. Orang akan tahu ada Mahulu bisa juga dari kantor pemerintahan kabupaten,” ungkap Madang.

Bupati Bonifasisus Belawan Geh dengan program andalan Gerbangmas tidak melupakan juga untuk memperjuangkan segala kelengkapan infrastruktur daerah untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten yang lain.

“Kami sudah berjuang ke pusat untuk bisa ikut membantu. Kami konsultasikan dan koordinasikan ke pusat, semoga bisa dibantu, sekarang lagi tunggu jawabannya saja dari pusat bagaimana responnya,” tutur Madang. (ilo)