Harga Sembako di Perbatasan Bisa Terkendali, Pemprov Kaltara Gelontorkan Subsidi Angkut Rp 9 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO - Moda transportasi alternatif untuk mendistribusikan bahan kebutuhan pokok ke perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara ialah melalui jalur udara dan sungai.

Opsi itu ditempuh mengingat masih dilakukannya proyek pembangunan jalan koneksi antarwilayah perbatasan. Melalui jalur udara dan sungai, Pemprov Kaltara menggelontorkan anggaran Rp 9 miliar. Program ini disebut subsidi ongkos angkut (SOA) barang.

"Biaya pengangkutan bahan pokok melalui pesawat udara yang kita subsidi per kilogram. Jadi harga barang itu ketika sampai penyalur di perbatasan tetap sama dengan harga di kota atau harga distributor," kata Kepala Disperindagkop Kaltara Hartono kepada Tribun Kaltim.

Baca: Terkendala Pasokan Barang, Harga Bensin di Pedalaman Kaltara Capai Rp 30 Ribu per Liter

Setiap kali mendistribusikan barang ke daerah sasaran, pesawat mengangkut sembako maksimal 1,2 ton. Tarif angkut per kilogram berkisar Rp 42 ribu dari tarif normal Rp 60 ribu (pulang-pergi).

Program SOA barang ke perbatasan itu memudahkan masyarakat perbatasan mendapatkan sembako dengan harga yang murah dan tidak lagi bergantung sepenuhnya dengan barang dari Malaysia.

"Karena harga jualnya sama dengan harga distributor di kota. Jadi lebih murah. Kita ingin masyarakat kita mudah mendapatkan barang kebutuhannya. Tidak sulit harus belanja ke Malaysia," ujarnya.

Anggaran Rp 9 miliar lanjutnya masih cukup minim dibandingkan kebutuhan masyarakat perbatasan. Namun menurutnya dengan kapasitas anggaran daerah yang kecil, pemprov sudah berkomitmen agar masyarakat perbatasan lebih mudah mendapatkan barang kebutuhannya.

"APBN juga ikut menopang Rp 5 miliar untuk dua daerah yaitu Long Nawang (Malinau) dan Krayan Induk (Nunukan). Tetapi itu langsung ditangani Kementerian Perhubungan. Inilah yang 'Tol Udara'," kata Hartono.

Baca: Setiap Tahun Warga Pedalaman Kesulitan Mencari Sembako, Ini Penyebabnya

Tahun 2018 ini, SOA menjangkau menjangkau daerah-daerah di Nunukan seperti Krayan, Seimanggaris, Tulin Onsoi, dan Lumbis Ogong. Distribusi barang ke daerah-daerah tersebut ada yang menggunakan pesawat udara perintis, adapula melalui jalur sungai.

Di Lumbis Ogong sasarannya ada 49 desa. Itu dijangkau melalui jalur sungai. Medannya sangat berbahaya.
Sementara, di Malinau, distribusi barang dengan menggunakan pesawat udara ialah ke daerah Mentarang Hulu, Sungai Tubu, Bahau Hulu dan Pujungan. Daerah-daerah ini juga hanyandapat dijangkau dengan pesawat udara dan jalur sungai.

Hartono mengatakan, SOA Barang ke Malinau dan Nunukan hingga November ini sudah terealisasi 100 persen. Tahun depan, biaya SOA Barang diusulkan lagi sebesar Rp 9 miliar.

"Kita menyesuaikan dengan anggaran daerah. Yang kita harapkan dukungan APBN lebih banyak. Kalau bisa di atas dari tahun ini. SOA Barang masih sangat dibutuhkan saat ini, karena infrastruktur jalan masih sedang ditangani oleh pemerintah juga oleh pemprov," katanya.

Baca: VIDEO - Harga Bensin di Pedalaman Kalimantan Utara masih Mahal

Tol Udara

Program Tol Udara ikut menjangkau distribusi bahan pokok di Kaltara. Kementerian Perhubungan menetapkan dua rute terbang yaitu Tarakan-Long Bawan, Krayan (Nunukan) dan Tarakan-Long Ampung (Malinau).

Pesawat cargo yang melayani rute ini terbang sekali dalam satu minggu, pulang pergi (PP). Kementerian ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

"Kita harapkan masyarakat kita di perbatasan ikut memanfaatkan pesawat kargo ini. Artinya ketika pesawat itu kembali ke Tarakan, bisa diangkutkan hasil pertanian atau perkebunan masyarakat. Jadi ada efek ganda," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Baca: Kisah Perawat Puskesmas Apung, Pakai Perahu Bertugas ke ke Pedalaman Mahulu

Program 'Tol Udara' lanjutnya, sejauh ini ikut membantu meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah. Sebab 'Tol Udara' rute Long Ampung (Malinau) langsung ditangani Perusda Intimung bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Long Ampung.

"Begitupun dengan barang-barang dari daerah pperbatasa. Informasi dari Perusda Tarakan, sudah ada ada pengusaha di Tarakan yang mau menampung hasil bumi dari Malinau dan Krayan," sebutnya.

"Kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan pusat, melalui kementerian terkait agar program ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang hingga transportasi ke wilayah perbatasan lewat darat sudah lancar," katanya.

Selain pemberian subsidi, secara jangka panjang pemerintah tengah berusaha membangun infrastruktur untuk membuka keterisoalisian wilayah. Utamanya ke daerah perbatasan dan pedalaman. (wil)