Pernah Gerebek Pesta Seks Gay Tapi Orangnya Bebas, Polisi Dorong Terbitkan Perda LGBT di Balikpapan
Polres Balikpapan sebagai institusi keamanan mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Perda khusus mengatur pesoalan LGBT.
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani |
Pernah Gerebek Pesta Seks Gay Tapi Orangnya Bebas, Polisi Dorong Terbitkan Perda LGBT di Balikpapan
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Fachri Ramadhani
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Polres Balikpapan sebagai institusi keamanan mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Perda khusus mengatur pesoalan LGBT.
Hal itu diungkapkan Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Fitra didampingi Kasat Reskrim AKP Makhfud Hidayat.
"Kami mendorong pemerintah, agar segera diterbitkan Perda berkaitan pelarangan LGBT," katanya.
Hal itu bukan tanpa sebab. Lantaran beberapa kali pihaknya melakukan penggerebekan aktivitas seks sesama jenis, namun para pelaku tak mampu dijerat hukum.
Kepolisian menyadari adanya kekosongan hukum menghadapi problema menyangkut penindakan aktivitas LGBT yang dinilai melanggar kesusilaan masyarakat.
Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat (30/11/2018): Virgo dan Capricorn Stres dengan Pekerjaan
Para penegak hukum tak mampu berbuat banyak, lantaran tak ada payung hukum yang terang.
"Beberapa kasus gak bisa kita jerat. Pesta sesama jenis di hotel, karena pelaku dewasa semua. Sudah sebelumnya pernah menggerebek dan bawa ke kantor. Kita mintakan saksi ahli, namun tak memenuhi unsur pidana," bebernya.
Dengan adanya Perda setidaknya ada kekuatan hukum, atau sanksi hukum bagi oknum LGBT yang melakukan aktivitas seksual menyimpang di Balikpapan.
Menurut Makhfud, selain negara hukum, Indonesia merupakan negara beragama.
Tak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan perilaku homoseksual maupun lesbian.
"Tentu dampak sosial tak boleh anggap remeh. Ini harus dianggap serius terutama Balikpapan," tegasnya. (*)
Promo Airy App Terakhir Hari Ini! Diskon Tiket Pesawat Rp 130 Ribu Terbang Kapan Saja
Chelsea Vs PAOK 4-0, Ini Hasil Statistik Pertandingan The Blues di Liga Europa Jumat (30/11/2018)
Hetifah Tanggapi Fenomena LGBT di Kaltim
Pendidikan bertujuan melahirkan nilai-nilai bagi kehidupan warga negara. Sebabnya metodologi pendidikan memengaruhi pola bentuk perilaku sosial di kehidupan bermasyarakat.
Kasus LGBT jadi trending topik bagi masyarakat Kaltim belakangan ini. Kelompok LGBT yang dianggap sebagian pihak memiliki kecendrungan orientasi seksual yang menyimpang, turut direspon wakil ketua komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Menurutnya, persoalan LGBT sebenarnya bukan semata pengaruh dari pendidikan.
Banyak faktor lain dalam kehidupan yang menyebabkan oknum maupun kelompok memilih keluar dari orientasi seksual umum.
"Bukan semata dari pendidikan. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan yang perlu jadi refleksi," kata wakil rakyat fraksi Golkar.
Legislator perempuan dapil Kaltim ini menekankan tujuan pendidikan sesuai UU bukan hanya pada persoalan menciptakan generasi bangsa yang pandai semata. Pendidikan moral dan karakter dinilai jadi bagian penting yang tak terpisahkan.
"Bukan semata-mata membuat anak menjadi cerdas, tapi juga membangun keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia," tuturnya.
Namun dirinya menegaskan, bukan berarti oknum atau kelompok yang memiliki orientasi seksual yang berbeda diperlakukan dengan pendekatan kekerasan. Setidaknya warga juga menghormati hak dasar setiap warga negara.
Hasil SKD CPNS 2018 untuk PPATK, Kemenkumham, Kemenlu, & KemenBUMN! Cari Namamu di Link Berikut Ini
Resmi Hadir di Indonesia 14 Desember 2018, Segini Harga iPhone XS, XS Max, dan XR
"Bukan nerarti seseorang memiliki orientasi berbeda harus diperlakukan dengan pendekatan kekerasan, itu juga hal yang sama buruknya. Karena kita melakukan diskriminasi. Bahkan perilaku yang sifatnya intoleran juga adalah bagian pendidikan," jelasnya.
Merespon diamankannya salah satu oknum gay Balikpapan oleh pihak kepolisian, yang menjual jasa layanan plus-plus berkedok pijat, menurut Hetifah perlu jadi catatan penting.
Apalagi adanya indikasi kecendrungan kelompok LGBT menyasar anak-anak menjadi korban.
"Yang harus jadi catatan kita, bukan hanya di Kaltim, tapi seluruh Indonesia. Ke depan kita ingin membangun anak bangsa yang lebih mampu menjalankan nilai sesungguhnya. Nilai persatuan, nilai ketuhanan, nilai keadilan, serta nilai menyangkut demokrasi," urainya. (*)