Oknum Pejabat Disdukcapil PPU yang Melakukan Pungli Belum Non-Job, Ini Alasannya

Namun demikian bupati sebelumnya sudah menyetujui rekomendasi tim Inspektorat untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

Oknum Pejabat Disdukcapil PPU yang Melakukan Pungli Belum Non-Job, Ini Alasannya
Ilustrasi 

Oknum Pejabat Disdukcapil PPU yang Melakukan Pungli Belum Non-Job, Ini Alasannya

Laporan wartawan Tribunkaltim. Co, Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Penajam Paser Utara (PPU) sampai sekarang belum menonjobkan oknum pejabat Dinas Kependudukan dan Catata Sipil (Disdukcapil) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan kartu keluarga.

Alasannya, SK pemberhentian dari jabatan belum ditandatangani Bupati Abdul Gafur Mas'ud.

Namun demikian bupati sebelumnya sudah menyetujui rekomendasi tim Inspektorat untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

21 Instansi Umumkan Daftar Peserta yang Berhak Ikut SKB CPNS 2018, Cek Namamu dalam Link Berikut Ini

Ramalan Zodiak Hari Ini Senin (3/12/2018): Taurus akan Sukses, Libra Saat yang Tepat Melamar Kekasih

 

Kepala BKPP PPU, Surodal Santoso, Senin (3/12/2018) menjelaskan, untuk memberhentikan dari jabatan atau menonjobkan maka perlu didasari SK Bupati.

"Kami sudah ajukan draf SK itu. Tapi intinya rekomendasi yang diajukan inspektorat sudah disetujui bupati yaitu memberhentikan dari jabatan sebagai pejabat eselon IV, " katanya.

Nanti katanya, SK bupati tersebut juga akan dilayangkan kepada Mendagri karena untuk pengangkatan pejabat Disdukcapil harus mendapat persetujuan dari Mendagri.

Setelah dilakukan pemberhebtian maka akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menempati jabatan tersebut sampai ada pejabat definitif.

Untuk pejabat Plt lanjutnya, kemungkinan akan diisi dari internal Disdukcapil.

VIDEO - Warga Kapuas Heboh Ada Ular King Cobra Tak Bergerak Selama 4 Tahun, Ini Kata Panji Petualang

Arsenal Vs Tottenham - Tampil Menggila, Ini 5 Torehan Cemerlang Pierre-Emerick Aubameyang

 

Mengenai posisi oknum tersebut setelah dicopot dari jabatan, ia mengatakan akan menjadi staf biasa, namun belum diputuskan dimana akan ditempatkan.

Sebelumnya, Bupati AGM telah menyetujui rekomendasi dari tim untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

Tim sebelumnya memberikan rekomendasi pemberhentian dari jabatan atau penundaan pangkat selama tiga tahun.

Tips yang Bisa Dilakukan Generasi Milenial agar Gajimu tak Menguap Begitu Saja

Strategi Mario Gomez agar Persib Bandung Maksimal Hadapi PSCS Cilacap dan Barito Putera

Oknum pejabat tersebut terbukti melakukan pungli setelah tim Inspektorat dan BKPP melakukan klarifikasi termasuk kepada warga yang memberikan uang.

Bahkan dalam aksinya oknum tersebut meminta uang Rp 1 juta untuk diuruskan KK. (*)

Penulis: Samir
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved