Warga Pemilik Lahan Akhirnya Tutup Akses Proyek Jembatan Pulau Balang

Warga Pemilik Lahan Akhirnya Tutup Akses Proyek Jembatan Pulau Balang

Laporan wartawan tribunkaltim. Co, Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM -  Warga pemilik lahan di Pulau Balang, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya melakukan penutupan akses jalan maupun lokasi proyek Jembatan Pulau Balang.

Penutupan ini dilakukan karena lahan seluas 14,5 Ha belum kunjung dibayarkan padahal proses sudah berlangsung tiga tahun sejak 2016 lalu.

Salah seorang pemilik lahan, Alek saat dihubungi Tribunkaltim. Co, Kamis (13/12/2018) mengatakan, penutupan ini sudah dilakukan sejak, Rabu (12/12/2018) kemarin.

Surat Terbuka TPNPB Organisasi Papua Merdeka untuk Presiden RI, Papua Ingin Merdeka

Ramalan Mengerikan Baba Vanga Sebelum Meninggal, Manusia Saling Membenci dan Terjadinya Kiamat

Ia mengatakan, selain menutup akses jalan menuju Jembatan Pulau Balang juga di lokasi proyek.

Ia mengatakan bahwa saat dilakukan penutupan sempat dilarang namun pemilik lahan tetap bersisikuh dengan alasan belum diberikan ganti rugi.

"Pokoknya kami tetap bertahan dan tak akan membuka portal sampai lahan kami dibebaskan. Sudah tiga tahun kami menunggu. Bahkan kami sudah berkomitmen akan membuka portal sampai uang ganti rugi masuk ke rekening 25 pemilik lahan, " ujarnya.

Rumah Orangtua Tukang Parkir di Ciracas Rusak Berat Diserang Orang Tak Dikenal

Kabar Duka, Adik Emil Dardak Ditemukan Meninggal Dunia dengan Wajah Tertutup Plastik di Kamar Kos

Namun demikian, Alek mengaku sudah mendapat informasi bahwa besok, Jumat (14/12/2018) akan dilakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membahas mengenai harga yang telah ditetapkan tim penilai.

Mendadak Luna Maya Baper Panggil-panggil Ariel saat Jadi Host Perayaan Shopee 12.12 Birthday Sale

Sebelum Nonton Aquaman, Simak Dulu Sinopsis dan Trailer Film tentang Kerajaan Atlantis

Untuk harga, pemilik juga sudah sepakat untuk menerima berapa pun harga dari pemerintah akan diterima.

"Kami akan terima harga pemerintah, karena repot kalau mau berurusan dengan pembayaran melalui pengadilan," katanya. (*)