Berganti Kepala Daerah, Ini Arah Baru RPJMD Kaltim 2018-2023

"Transformasi ekonomi Kaltim butuh waktu panjang dan perjuangan keras. Kalau tidak memulainya dari sekarang, kita bisa kehilangan momentum,” ujar dia.

Sementara, Ketua Kelompok Kerja Pertumbuhan Hijau Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Prof Soeyitno Soedirman, mengatakan, hijrahnya ekonomi Kaltim ini perlu terus dikawal.

Kaltim, kata Soeyitno sedang berhijrah dari industri yang tidak terbarukan menuju industri yang terbarukan. Dari industri primer, menuju industri olahan.

Pengawalan hijrahnya Kaltim ini, menurut Soeyitno, ditunjukkan dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Provinsi (RTRWP) yang berwawasan hijau, perencanaan spasial yang hijau, serta RPJMD yang hijau.

"Pembangunan tidak hanya berdimensi ekonomi, tapi juga mengadopsi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim,” ujar Soeyitno.

Manajer Perencanaan Sumber Daya Alam The Nature Conservancy Musnanda Satar mengatakan, analisis DbD bertujuan mengukur dampak aktivitas manusia terhadap kondisi keanekaragaman hayati suatu wilayah.

Hasil analisisnya bisa menjadi rekomendasi untuk wilayah-wilayah mana yang bisa dibuka, yang harus dikembalikan fungsinya, atau harus ditutup sama sekali.

"Untuk Kaltim sudah teridentifikasi kawasan-kawasan yang dihindari (avoid) untuk pembangunan perkebunan skala besar di dalam kawasan perkebunan yang dialokasikan di dalam RTRWP Kaltim. Kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan dengan tutupan hutan yang masih bagus, kawasan bernilai konservasi tinggi, kawasan habitat species penting (orangutan), kawasan gambut, kawasan memiliki stok karbon tinggi," urainya.

DbD juga menemukan hutan konservasi dan hutan lindung yang terdegradasi dengan kajian human modification index.

Analisis DbD di Kaltim ini, nantinya bersama KLHS, SDGs, dan analisis wilayah akan menjadi dokumen pendukung RPJMD lima tahun mendatang. (*)