Berganti Kepala Daerah, Ini Arah Baru RPJMD Kaltim 2018-2023

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim, pascapergantian kepala daerah bakal tetap diselaraskan dengan tujuan pembangunan hijau dan berkelanjutan.

RPJMD Kaltim 2018-2023 akan diselaraskan dengan berbagai dokumen, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Kewilayahan, dan Kajian Development by Design (DbD).

"Kami sedang menyusun RPJMD ini dengan kajian-kajian pendukung yang ada sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Charmarijaty.

Ia mengungkapkan, situasi Kaltim, terutama penguasaan lahannya tidak menguntungkan pemerintah daerah, lingkungan, dan masyarakat.

Di provinsi ini, setidaknya 11,34 juta hektar lahan sudah dikuasai dunia usaha. Hanya sebagian kecil yang dapat dikelola untuk masyarakat.

"Kondisi tersebut, membuat pemerintah daerah harus mengembangkan kreativitas demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sekaligus tidak menambah kerusakan yang sudah ada," kata Charmarijaty.

Menurut Charmarijaty, diperlukan kajian-kajian terpadu guna melihat potensi unggulan Kaltim yang bisa dikembangkan, selain dari industri ekstraktif.

Baca juga:

Charmarijaty mengatakan, mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari batu bara, minyak dan gas, tidak akan bertahan lebih dari 50 tahun lagi.

“Setelah itu (batubara dan migas habis) kita mau ngapain,” katanya.

Program-program yang mampu menarik investor berinvestasi di Kaltim, kata Charmarijaty, harus diciptakan.

Investor yang dimaksud, menurut Charmarijaty, harus bisa mensejahterakan lebih banyak warga. Tentunya dengan jenis industri yang berkelanjutan, dan alam tetap terjaga.