Terjadi Dualisme, Kadin Pimpinan Donna Faroek Berharap Gubernur Segera Bersikap

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, pimpinan Dayang Donna Faroek resah.

Pasalnya, mencuat kabar pengkuhan Kadin Kaltim tandingan, versi Oesman Sapta Odang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kadin tandingan yang dipimpin Andika Hasan tersebut, bakal dilantik akhir pekan ini.

Kini wadah bernaung para pengusaha di Bumi Etam (sebutan Kaltim) pun mengalami dualisme.

Sebagai ketua, Dayang Donna Faroek berharap Gubernur tak mengakomodir keberadaan Kadin tandingan tersebut.

"Kadin sebelah ini tidak pernah berbuat apa-apa, tiba-tiba mengaku sebagai yang sah. Kita minta Gubernur tak mengakui 'Kadin Sebelah', ini," kata Donna, didampingi sejumlah pengurus Kadin Kaltim dan Kadin Kabupaten/Kota, Kamis (7/2/2019).

Donna pun menegaskan, Kadin yang dipimpinnya merupakan organisasi yang dinaungi UU Nomor 1 tahun 1987, Tentang Kadin.

Begitu pun di level pusat, kata Donna, Kadin pimpinan Rosan P Roeslani merupakan yang diakui oleh Pemerintah RI.

"Pak Jokowi hadir di acara HUT ke 50 Kadin pimpinan Pak Rosan, September lalu. Contoh nyata lainnya, Pak Jokowi juga mengundang 26 pengusaha nasional generasi kedua di Istana Merdeka Jakarta, Agustus 2018. Saya termasuk diantara 26 pengusaha itu. Artinya, Presiden pun mengakui Kadin kami," tegas Donna.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Kaltim, Saiful Anwar menjelaskan, sejatinya masalah dualisme Kadin Kaltim ini mulai mencuat sejak beberapa tahun lalu.

Baca juga:

Ternyata Leonardo DiCaprio Hampir Jadi 'Korban' saat Khabib Nurmagomedov Lompati Oktagon di UFC 229

Kolaborasi Marko Simic - Beto Goncalves Bakal Dihadang Kapten Jawara Liga Champions Asia 2014

Jamu Persiwa Wamena 11 Februari, Radovic Matangkan Strategi Persib dengan 2 Latihan Sekaligus

Resmi Jadi Gelandang Bali United, Ini Alasan Paulo Sergio Pakai Nomor Punggung 80

"Mulai pimpinan Pak Zulkifli Shahab, Mudiyat Noor, Imam Mundjiat, mereka sudah ada. Hanya tak bisa eksis. Barulah saat pergantian Gubernur ini, mereka mulai bergaung, karena diakomodir," ujar Saiful.

Saiful berpendapat, jika tak diberi ruang, tak mungkin bisa terjadi dualisme di Kaltim.

Contohnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang kini coba disatukan.

"KNPI yang empat-lisme saja bisa kok disatukan asalkan Kepala Daerahnya mau," kata Saiful.

Donna juga menyayangkan Isran Noor yang berpendapat sebagai gubernur, dirinya harus mengakomodir semua pihak.

"Jadi tidak bisa ada pendapat semua harus diakomodir. Itu tidak bisa. Dunia usaha jangan dipecah belah. Kalau mau satukan, ya satukan. Kalau mereka pengusaha, ya gabung sama kami," tutur Donna.

Wakil Ketua Kadin lainnya, Sevana Podung berharap dualisme ini bisa diakhiri. Pasalnya, dualisme bisa berujung hilangnya kondusifitas berusaha di Kaltim, dan mengganggu kelancaran arus investasi di Bumi Etam. (*)