Advertorial

BPJS Ketenagakerjaan “Sang Penyabar”

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan “Sang Penyabar”
HO - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan 

Padahal dalam UU ASN juga disebutkan terkait dengan perlindungan, mengikuti program jaminan sosial, bahkan untuk PPPK disebut sistem jaminan sosial nasional.

Untuk PNS, dalam UU ASN tersebut pada Paragraf 14 menjelaskan tentang Perlindungan yaitu pada Pasal 92 ayat (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum.

Ayat (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional

Bagaimana untuk PPPK. Tertuang dalam Paragraf 10 Perlindungan Pasal 106 ayat (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan hari tua; b. jaminan kesehatan; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan kematian; dan e. bantuan hukum.

Ayat (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

PP 70 Tahun 2015, jelas mengabaikan makna program jaminan sosial, untuk PNS, dan sistem jaminan sosial nasional dengan memaksakan BUMN sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Yaitu PT.Taspen sebagaimana tercatum pada pasal 7 yaitu peserta JKK, JKm, dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

Munculnya secara tiba-tiba dan tidak ada perintah regulasi diatasnya, baik UU ASN apalagi UU SJSN ( yang memang tidak menjadi rujukan PP 70/2015), patut di duga adanya campur tangan Kementereian tertentu yang berkepentingan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Patut di duga juga Kementerian tersebut akan lebih leluasa bekerjasama dengan BUMN (PT.Taspen), yang merupakan badan hukum persero yang memang harus mencari keuntungan dan mudah dikendalikan.

Dan keuntungan tersebut dapat dinikmati bersama-sama secara seksama.

Jika penyelenggaranya BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik, dan nirlaba, tentu tidak dapat membagi keuntungan dan badan penyelenggara tersebut tidak bisa dikendalikan. Hanya Presiden yang dapat mengendalikan BPJS ketenagakerjaan.

Bagi PT.Taspen, posisi tersebut tidaklah nyaman benar. Kewajiban untuk melaksanakan proses transformasi program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun pada tahun 2029, harus dibuatkan roapmapnya dari sekarang. Tata cara pengalihan program dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Proses tersebut tidak gampang. Harus dari sekarang direncanakan dengan matang. Karena menyangkut puluhan triliun dana pensiun dan tabungan hari tua yang harus di take over ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana persoalan utang-piutang PT.Taspen itu sendiri dan neraca keuangannya. Pada saat proses transformasi tersebut, semuanya harus terbuka, diketahui publik, dan di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

PT.Taspen dan PT.Asabri hanya tinggal punya waktu 9 tahun lagi untuk menyerahkan program tabungan hari tua, program pembayaran pensiun dan program asuransi sosial (Asabri) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan, tidak perlu ragu-ragu memaknai PP 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja , khususnya pasal PERLTNDUNGAN Pasal 75, Ayat (1) dan ayat (2) yang sudah diuraikan di awal tulisan ini.

Yaitu BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang diamanatkan dalam Sistem jaminan Sosial Nasional. Tidak ada lembaga lain.

Hasil Rakor yang tidak fair
Saya ada menerima dokumen via WA dari sumber yang dapat dipercaya. Judulnya Notulen Rapat Koordinasi & Sosialisasi Program JKK, dan JKm bagi PPPK dan pegawai Non-ASN pada Pemda se-wilayah Kantor cabang Utama Jakarta.

Diskusi di salah satu hotel di Jakarta, tanggal 11 Februari 2019, dengan nara sumber pejabat, Kemeneterian Hukum dan HAM ( saya kenal baik), pejabat , dari Kementerian keuangan ( juga saya kenal baik), dan dari Kemendagri

Hostnya adalah PT.Taspen Kantor Cabang Utama Jakarta. Kalau menyimak hasil notulen rapat, ada beberapa hal yang dapat menyesatkan pemahaman masyarakat tentang JKK dan JKm bagi PPPK yang diatur dalam PP 49/2018.

Ada 9 kesimpulan yang diantarnya perlu diluruskan, karena dianggap maaf “menyimpang” dan “tidak fair”.

Pada butir 5 disebutkan bahwa PP 70 Tahun 20215 merupakan bagian dari pasal 2 ayat (2), PP 44 Tahun 2015.

Padahal PP 70/2015, tidak ada mencantumkan dalam Menimbang maupun Mengingat PP 44/2015.

Apalagi UU SJSN jelas tidak ada. Koq tiba-tiba mengklaim PP 70/2015 merupakan bagian dari PP 44/2015.

Butir 7 lebih heboh lagi. Dan sangat berbahaya karena tidak ada wewenang forum tersebut mencabut Keputusan Presiden.

Kita kutip saja bunyi butir 7 yaitu: Dengan diberlakukannya PP 70/2015 dan PP 49/2018, maka peraturan Presiden No,109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial tidak berlaku atau dikecualikan bagi pegawai yang Pemberi kerjanya Penyelenggara Negara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Demikian juga butir 9, berbunyi; Bagi instansi pemerintah di pusat maupun daerah yang telah mendaftarkan pegawai honorer atau dengan sebutan lainnya ke BPJS Ketenagakerjaan, maka dengan telah berlakunya PP 49/2018 wajib mengalihkan kepesertaan atau mendaftarkannya ke PT.Taspesn Persero.

Butir tersebut sangat tendensius, dan dapat merusak hubungan baik antara lembaga negara dan lembaga pemerintah / BUMN.

Butir 9 tersebut, bertolak belakang dengan seharusnya, yaitu PP 49/2018 mencantumkan JKK, dan JKm, diselenggarakan dengan sistem jaminan sosial nasional, merupakan amanat UU SJSN untuik harus di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Notulen ditandatangani oleh Kepala Cabang Utama Jakarta PT. Taspen, Mudah-mudahan isi notulen itu tidak benar. Dan jika perlu ada klarifikasi dari pihak terkait.

Cibubur, 14 Februari 2019

Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved