Pemkot Balikpapan Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2025

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Tahun 2025 ini, Pemkot Balikpapan resmi meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan diterima oleh Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, mewakili Wali Kota Balikpapan.

Tak hanya itu, Puskesmas Margomulyo juga berhasil mengharumkan nama Balikpapan dengan meraih predikat Terbaik I dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca juga: 82 Badan Publik di Kaltim Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala UPTD Puskesmas Margomulyo, dr. Dekrita Ria Hanani, MARS.

Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Keterbukaan informasi publik dinilai bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Dengan penghargaan ini, Balikpapan menegaskan diri sebagai kota yang terus berbenah dan membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.

Baca juga: 5 Tahun Konsisten, RSUD AWS Samarinda Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintahan yang kuat, menurut Pemkot, tumbuh dari transparansi, sebagaimana kepercayaan lahir dari keterbukaan.

Selain menjadi pengakuan atas kinerja, predikat Badan Publik Informatif juga memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota yang tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik.

Ke depan, Pemkot Balikpapan berkomitmen memperluas akses informasi bagi masyarakat, memperkuat sistem pengelolaan data publik, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

“Prestasi ini menjadi bukti konkret dari keseriusan dan konsistensi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam era digital dan keterbukaan saat ini, akses publik terhadap informasi menjadi hak yang fundamental dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja sebuah badan publik,” ungkapnya. (*)