Gempa dan Tsunami Sulteng

9 Pengusaha di Palu Sulteng Gugat Presiden Rp 87 Miliar, Ini Penyebabnya

Salah satu penasihat hukum sembilan pengusaha, Syahrul mengatakan, gugatan kliennya itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Palu

9 Pengusaha di Palu Sulteng Gugat Presiden Rp 87 Miliar, Ini Penyebabnya
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Kerusakan akibat gempa bumi yang melanda, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak sembilan pengusaha di Kota Palu, Sulawesi Tengah, melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkopolhukam, Mendagri, Pemerintah Sulawesi Tengah dan Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah.

Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palu dengan No.21/PDT.G/2019/PN.PL berkaitan dengan belum adanya kejelasan dan kepastian kapan penggantian terhadap barang yang dijarah, pasca-gempa bumi yang melanda tiga wilayah di Sulawesi Tengah.

Baca juga :

Selain BLACKPINK, Ini Sederet Wanita yang Dirumorkan Korban Seungri & Video Mesum Jung Joon Young

Terbaru! Cek Besaran Kenaikan Gaji PNS Terbaru yang Sudah Ditetapkan, Ada yang jadi Rp 5,9 juta

Deretan 5 Zodiak Paling Cemburuan, Taurus Termasuk

Bukan Hanya Ponorogo dan Jember, Warga di Jombang Juga Termakan Isu hari Kiamat, Ini Buktinya

Salah satu penasihat hukum sembilan pengusaha, Syahrul mengatakan, gugatan kliennya itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Palu pada Jumat (8/3/2019) lalu. 

Syahrul mengatakan, awalnya ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Mendagri, yang membolehkan mengambil bahan makanan di sejumlah swalayan di Palu karena kondisi darurat usai gempa.

“Pernyataan itu akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dengan tidak bertanggung jawab. Mereka ternyata bukan hanya mengambil bahan makanan, tetapi menjarah hasil bumi dan menjarah di luar kebutuhan bahan pokok” kata Syahrul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/3/2019).

Syahrul mengatakan pernyataan itu akhirnya memicu eskalasi penjarahan menjadi semakin massif dan meluas.

Menurutnya pemerintah lalai atau tidak cepat mengambil tindakan untuk memulihkan keadaan.
Kondisi Perumnas Balaroa pasca dilanda Gempa terekam kamera drone, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (5/10). Gempa yang menerjang Palu berkekuatan 7.7 SR pada Jumat (28/9/2018) diperkirakan ratusan orang tewas hingga kini masih tertimbun dan evakuasi terus dilakukan di Perumahan tersebut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JRKondisi Perumnas Balaroa pasca dilanda Gempa terekam kamera drone, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (5/10). Gempa yang menerjang Palu berkekuatan 7.7 SR pada Jumat (28/9/2018) diperkirakan ratusan orang tewas hingga kini masih tertimbun dan evakuasi terus dilakukan di Perumahan tersebut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (TRIBUN TIMUR/TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Dalam hal ini adalah keamanan.

“Atas kejadian ini pula sehingga kami selaku penasihat hukum dari sembilan perusahaan menuntut pemerintah ikut bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang dialami para pelaku usaha sebesar kurang lebih Rp 87 miliar setelah kami identifikasi. Kami juga menuntut pemerintah mengganti kerugian immaterial sebesar Rp 45 miliar,” jelas Syahrul.

Syahrul mengatakan, jika tidak ada halangan sidang perdana terkait kasus ini akan dimulai 1 April mendatang. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah berita ihwal dibebaskannya masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pembayarannya oleh pemerintah.

Diketahui, sebelumnya, beredar berita yang menyatakan diperbolehkannya masyarakat Palu mengambil barang di minimarket pasca gempa dan tsunami di wilayah tersebut.

Berita tersebut memuat pernyataan Tjahjo yang disebut menyatakan masyarakat boleh mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pemerintah.

Tjahjo menjelaskan, saat meninjau korban gempa dan tsunami di rumah sakit, ia melihat masyarakat saat itu membutuhkan bantuan makanan dan minuman.
Warga Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengangkuti barang yang masih bisa diselamatkan dari rumah-rumah mereka yang terendam lumpur yang keluar dari perut bumi pasca-gempa bermagnitudo 7,4.Warga Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengangkuti barang yang masih bisa diselamatkan dari rumah-rumah mereka yang terendam lumpur yang keluar dari perut bumi pasca-gempa bermagnitudo 7,4. (KOMPAS.com/ROSYID A AZHAR)
Baca juga :

Drawing Liga Champions, Bekal Besar Juventus Bantai Ajax Amsterdam

Selebgram Asal Samarinda Alfy Saga dan Fatma Menikah, Lihat Foto-foto Momen Bahagia Mereka!

Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat

Survei Terbaru Pilpres 2019, 1 Lembaga Sebut Prabowo Memepet Jokowi dengan Selisih hanya 3 Persen

Namun, saat itu, lanjut Tjahjo, hampir semua toko tutup dan listrik padam.

"Dalam rapat saya minta pemda fasilitasi beli minuman, makanan, di toko yang jual. Berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dibeli dulu dan saya minta pengawalan Satpol PP dan Polri kemudian bagikan makanan tersebut," lanjut Tjahjo.

"Karena darurat listrik mati dan bantuan baru masuk malam dari daerah tetangga. Kondisi darurat. Makanan, minuman belum masuk. Dan saya minta langsung ke gubernur. Beli minuman dari toko yang tutup. Uang gotong royong. Kemendagri ikut beli juga," lanjut Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sembilan Pengusaha di Palu yang Usahanya Dijarah Gugat Jokowi hingga Rp 87 Miliar "

Editor: Doan Pardede
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved