Investasi Kilang Methanol Masuk Bulungan, Dimulai Semester II Tahun 2019
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bilang Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara, dilirik investor dalam negeri.
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Keberadaan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara, dilirik investor dalam negeri.
Adalah PT Karya Mineral Jaya (KMJ) yang akan membangun kilang Methanol di pulau tersebut.
Hal ini dikatakan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, saat bersua dengan Tribunkaltim.co menjelaskan, investasi tersebut akan menelan biaya 700 juta USD.
Kontruksi kilang rencananya dimulai Semester II 2019.
Saat ini perusahaan tengah mengurus kelengkapan perizinan baik di pemerintah maupun di Pemprov Kalimantan Utara.
Dan di Pemkab Bulungan.
Sidang Dugaan Penipuan Travel Umrah ATM di Balikpapan, Terdakwa Bantah Soal Rekening Pribadi
Persija Jakarta Melesat dalam Ranking AFC, Kabar Baik Buat Indonesia
Jelang Kualifikasi Piala Asia U23, Laga Uji Coba Beda Gaya Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia
PT MKJ ini punya Mantan Direktur Pertamina.
Dan semua manajemennya adalah pensiunan Pertamina.

"Mereka ingin membangun industri Methanol di Bunyu," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kepada Tribunkaltim.co, Senin (18/3/2019) usai menggelar pertemuan dengan jajaran PT KMJ di gubernuran, sore.

Bahan baku industri Methanol akan disuplai dari offshore PT Pertamina Hulu Energy Nunukan Company (PHENC) di Blok Nunukan, Pulau Bunyu.
Masa kerja kontruksi kilang Methanol tersebut mencapai 4 tahun dengan kapasitas produksi Methanol sebanyak 1 juta ton per tahun.
Selama masa kontruksi, membutuhkan 1.000 tenaga kerja teknis dan 2.000 tenaga kerja pendukung tenaga kerja teknis. Pada saat produksi nanti, kilang Methanol membutuhkan 1.050 tenaga kerja.
Irianto mengatakan, dalam pertemuannya dengan Gubernur dan jajaran bersama Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Indrajit, PT KMJ meminta Izin Prinsip kepada Gubernur. Irianto pub berjanji segera menindaklanjutinya.
"Kita akan beri Izin Prinsip dalam waktu 2x24 jam, InsyaAllah. Setelah itu mereka akan mengurus izin-izin lain termasuk nanti Izin Lokasi dari Bupati Bulungan," ujar Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.
Irianto meminta penggunaan tenaga kerja lokal diperhatikan.
"Pekerjaan yang sifatnya bisa dikerjakan masyarakat lokal kita, jangan datangkan dari luar. Kita juga minta supaya lulusan universitas di Kalimantan Utara dapat diserap di sana," tutur Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.
Kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, produk turunan Methanol seperti polietilena, polipropilena, dimetil, etil, methyl tertier buthyl eter (MTBE) tidak tertutup kemungkinan bisa diproduksi di Kalimantan Utara,
seiring kehadiran Proyek Strategis Nasional(PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, di Bulungan.

"Dari situ diturunkan lagi bisa jadi cat, tekstil, bahan bangunan, komponen otomotif, dan lain-lainnya," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.
Brifing Pratugas Satgas Pamtas, Mayjen TNI Subiyanto Ingatkan Hindari Pelanggaran Prajurit
Pembiayaan tahapan perencanaan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yakni Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning bakal dibiayai dana hibah dari Tiongkok dan Korea Selatan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara, Risdianto menyatakan, tahapan perencanaan yang akan dibiayai oleh dua negara tersebut,
masing-masing penyusunan Feasibility Study (FS) Kawasan Industri dan FS Pelabuhan Internasional.
Tak tanggung-tanggung, komitmen dana hibah yang disiapkan Tiongkok sebesar Rp 43 miliar.

Adanya komitmen hibah tersebut sebagai buah perjanjian kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) atau One Belt One Road (OBOR).
"Kita sebetulnya sudah ada masterplan (rencana induk) kawasan industrinya. Tetapi itu sifatnya masih global. Perlu didetilkan lagi ke tahap FS,
selanjutnya nanti lebih detil ke tahap DED (detail engineering design)," kata Risdianto kepada Tribunkaltim.co, Selasa (5/2/2019).
Selanjutnya, Korea Selatan akan menggelontorkan dana hibah lainnya, sebesar Rp 4,8 miliar untuk menyusun FS Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning-Mangkupadi.

Sebelumnya dalam pra-FS yang disusun Pemprov Kalimantan Utara, Pelabuhan Tanah Kuning dirancang menjadi Pelabuhan Samudera.
Rencana bantuan hibah dari dua negara tersebut kata Risdianto sebagai bentuk awal jalinan kerjasama investasi oleh pemerintah, lokasi investasinya ada di daerah.
Cetak Gol ke Gawang Juventus, Sturaro Tetap Doakan Sang Mantan Bisa Juara Liga Champions
VIDEO - Kodam VI/Mulawarman Lewat Kodim 0905 Balikpapan Gelar Tactical Floor Game
"Sekarang bantuan hibah tersebut sedang berproses kita harap dalam waktu dekat ini sudah ada tindak lanjut. Pak Gubernur sangat intens berkoordinasi dengan Pak Menko Kemaritiman," ujarnya.
Adanya FS Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional nanti, kata Riadianto, akan menjadi kunci awal bagi Investor-investor yang sejauh ini sudah menyatakan minat berinvestasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi untuk merealisasikan rencananya dengan tahapan dan arah pengembangan yang terukur.
Untuk diketahui, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi merupakan proyek strategis nasional (PSN) di Kalimantan Utara.
Hal ini yang tertuang dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Sesuai perencanaan, kebutuhan lahan proyek ini mencapai 15 ribu hektare. (*)