Pengawas Pemilu Ini Kaget Ditawari Segepok Uang, Alasannya Mengejutkan

Upaya suap itu padahal sebatas pelanggaran administrasi. Bayangkan saja apabila pengawas Pemilu menemukan langsung pelanggaran Pemilu

Editor: Sumarsono
Tribun Kaltim/Budi Susilo
Panwaslu Balikpapan langsungkan deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pilkada Kaltim 2018 yang Berintegritas di Hotel Grand Senyiur, Jalan ARS Mohamad, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu (14/2/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Keringat dingin tiba-tiba keluar dari badan pemuda berambut cepak ini. Jantungnya semakin cepat berdetak. Ada segeplok uang pecahan Rp 100 ribu di tangan kanannya.

Dalam batin, uang yang di tangannya saat itu tak sedikit. Mungkin jutaan jumlahnya. Kala itu di hadapannya, seseorang memberikan tumpukan uang yang dilipat dua. Orang itu dari salah satu tim pemenangan peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

"Kami sempat menegur, agar caleg memperbaiki surat. Kampanye harus memberi pemberitahuan, surat itu salah. Kami minta caleg memperbaiki. Mereka mengiyakan. Timnya menyalami saya, ada segepok seratus ribu, tebal dilipat-lipat. Alhamdulillah, saya tolak," kenang Komisioner Bagian Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Panwascam Balikpapan Tengah, Adi Darma Wiranata.

Olahraga Pagi, Sandiaga Uno Lari Susuri Pantai Kemala Balikpapan, Ini Live Streaming Kegiatan Pagi

Kesaksian Amien Rais di Depan Hakim PN Jaksel, Ratna Sarumpaet Ngaku Tiga Giginya Copot

Upaya suap itu padahal sebatas pelanggaran administrasi. Bayangkan saja apabila pengawas Pemilu menemukan langsung pelanggaran Pemilu, misalkan money politics (politik uang). Bisa jadi godaan yang datang jauh lebih besar dari hanya segepok uang.

Obrol soal politik uang jadi diskusi yang klise dan monoton. Hingga kini masyarakat hanya mendapat cerita, bahwa pengawas Pemilu berhasil mengungkap praktik politik uang.

Stiker tolak politik uang
Stiker tolak politik uang (HO/ Bawaslu Kaltim)

Masalah klasik kata kebanyakan orang. Sampai saat ini begitu susah pengawas Pemilu membuktikan dapat menindak praktik poltik uang.

Saat Tribun mencoba gali faktor penyebab, setidaknya ada tiga poin sulitnya membongkar praktik politik uang menjelang pemilu. Masyarakat, aturan yang lemah dan keterbatasan personel pengawas.

Menurut Adi Darma, masyarakat kebanyakan memilih mendekati politik uang daripada menjauh. Harapan kena imbas uang poltik di pemilu masih sangat tinggi.

Pintu rumah mereka seakan dibuka lebar untuk dimasuki timses caleg. Itulah yang menyebabkan politik uang terus menguntit di setiap agenda pemilu.

Bermula untuk Kaum Priyayi, Begini Sejarah Berdiri & Daftar Alamat Kantor Bank BRI di Balikpapan

Tips Hemat Kuota Data Saat Lakukan Panggilan via WhatsApp, Begini Caranya

Kondisi tersebut jadi kendala bagi pengawas pemilu. Partisipasi masyarakat melaporkan adanya dugaan praktik uang diperlukan. Bila kondisinya masyarakat umum senang menerima pemberian caleg, tentu tak akan ada yang mau melapor ke Bawaslu.

"Jangankan melapor. Diminta bersaksi di hadapan petugas yang menemukan temuan di lapangan mereka enggan. Sebab, secara tak langsung masyarakat jadi bagian praktik money politics itu sendiri," ungkap Sarjana Hukum ini kepada Tribun.

"Kelemahan kita hanya tak ada saksi. Ada saksi dipanggil secara patut dua kali, tetapi tidak hadir. Yang diduga melakukan itu (politik uang), calegnya merasa tak melakukan, tapi simpatisannya melakukan," tuturnya.

Kedua, masalah aturan. UU Pemilu dinilai masih lemah. Kendati telah dilakukan beberapa peningkatan dan perubahan di berbagai sisi.

Seperti, tak ada kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat (saksi). Mmereka bisa santai menolak panggilan Pengawas Pemilu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved