Pilpres 2019

Sampaikan Pesan untuk Jokowi dan Prabowo, Cak Nun: Berpikir Indonesia, Bukan Menang Kalah

Cak Nun menjelaskan bahwa masih banyak yang belum dewasa dalam berdemokrasi lantaran ia menilai perpecahan lebih tampak daripada persatuan.

Capture/YouTube/Talkshow tvOne/Fakta
Cak Nun beri pesan kepada kedua Calon Presiden (Capres), Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam menghadapi masa tenang Pemilu 2019, Senin (15/4/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - Budayawan Emha Ainun Nadjib atau yang biasa disapa Cak Nun memberi pesan kepada kedua Calon Presiden (Capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam menghadapi masa tenang Pemilu 2019.

Pesan itu dikemukakan Cak Nun melalui program Fakta di tvOne, Senin (15/4/2019),

Mulanya pembawa acara meminta pesan kepada Cak Nun dalam menghadapi masa tenang menjelang hari pencoblosan tiba.

Cak Nun menjelaskan bahwa masih banyak yang belum dewasa dalam berdemokrasi lantaran ia menilai perpecahan lebih tampak daripada persatuan.

Dirinya lantas berpesan dalam menghadapi pemilu nantinya masyarakat lebih memikirkan tentang kesatuan Indonesia.

"Kita lebih tampak perpecahannya daripada persatuannya, lebih tampak pecah belahnya dari pada keutuhannya, sehingga satu-satunya jalan kita berpikir yaitu Indonesia," ujar Cak Nun.

"Jadi mohon siapa saja yang ke TPS berpikirnya Indonesia dan memilih siapa pun dengan maksud, niat dan doa untuk Indonesia."

"Jadi mudah-mudahan siapa pun yang baik untuk Indonesia itu yang dimenangkan oleh Tuhan dan oleh kita semua," sambungnya.

 

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, Pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019
Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, Pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019 (Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan)

Selain itu, Cak Nun juga menyampaikan pesan kepada Jokowi dan Prabowo beserta seluruh jajarannya untuk tidak memikirkan soal menang dan kalah dalam Pilpres 2019.

Namun, Cak Nun meminta supaya kedua capres tersebut lebih memikirkan tentang masa depan rakyat.

"Mohon Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan semua timnya juga berpikirnya itu Indonesia, bukan berpikir menang kalah dia, bukan berpikir kelompoknya, tapi berpikir seluruh rakyat Indonesia," papar Cak Nun.

"Satu-satunya jalan cuma itu, dan itu kan cuma beberapa hari kan," imbuhnya.

Kembali lagi, Cak Nun menegaskan bahwa seluruh partai politik (parpol) diharapkan untuk tidak memikirkan parpol masing-masing.

Melainkan, untuk lebih memikirkan tentang perbaikan bangsa.

Menurutnya, hal itulah yang bisa mendukung proses demokrasi supaya lebih matang.

"Kita berpikir Indonesia, syukur setelah itu kita dikasih jalan oleh Tuhan dan oleh diskusi kita bersama untuk menemukan sebenarnya parpol Indonesia begini, bukan parpol PDIP yang untuk PDIP tapi PDIP bukan Indonesia, bukan Gerindra yang Gerindra tapi Gerindra yang Indonesia."

"Mudah-mudahan besok ketemu," lanjutnya.

"Kalau besok ketemu maka semua institusi politik, semua lembaga-lembaga sosial apa pun yang mendukung proses demokrasi ini bisa lebih matang, lebih dewasa karena sekarang kita belum dewasa secara politik," tandasnya.

Lihat videonya 14.55:

(TribunWow.com/Atri)

40 Lembaga Laksanakan Quick Count

Hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 akan disampaikan oleh 40 lembaga, besok Rabu 17 April 2019.

Berikut adalah 40 lembaga yang akan melakukan hitung cepat atau quick count Pilpres 2019.

Keempat puluh lembaga tersebut, seluruhnya telah lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan hitung cepat atau quick count.

Berikut daftar lembaga tersebut berdasarkan data yang disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di dalamnya adalah Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KOMPAS:

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

2. Poltraking Indonesia

3. Indonesia Research And Survei (IRES)

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia

5. Charta Politika Indonesia

6. Indo Barometer

7. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KOMPAS

8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)

9. Indikator Politik Indonesia

10. Indekstat Konsultan Indonesia

11. Jaringan Suara Indonesia

12. Populi Center

13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik

14. Citra Publik Indonesia

15. Survey Strategi Indonesia

16. Jaringan Isu Publik

17. Lingkaran Survey Indonesia

18. Citra Komunikasi LSI

19. Konsultan Citra Indonesia

20. Citra Publik

21. Cyrus Network

22. Rataka Institute

23. Lembaga Survei Kuadran

24. Media Survey Nasional

25. Indodata

26. Celebes Research Center

27. Roda Tiga Konsultan

28. Indomatrik

29. Puskaptis

30. Pusat Riset Indonesia (PRI)

31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)

32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

33. Voxpol Center Research & Consultan

34. FIXPOLL Media Polling Indonesia

35. Cirus Curveyors Group

36. Arus Survei Indonesia

37. Konsepindo Research and Consulting

38. PolMark Indonesia

39. PT. Parameter Konsultindo

40. Lembaga Real Count Nusantara

Hantarkan Surat Suara

Medan ekstrem harus ditempuh anggota Polwan Polres Tuban untuk mendistribusikan surat suara Pemilu 2019 di desa.

Mereka harus menaiki perahu tradisional bermotor untuk sampai di Dusun Dermalang, Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Selasa (16/4/2019).

Dari jepretan foto-foto Humas Polres Tuban, para anggota Polwan Polres Tuban harus bekerja keras dan menggendong kotak suara.

Polwan Polrs Tuban Tempuh Jalur Ekstrem Naik Perahu Distribusi
Polwan Polrs Tuban Tempuh Jalur Ekstrem Naik Perahu Distribusi Surat Suara Pemilu 2019 (Istimewa)

Perahu bermotor dengan panjang sekitar lima meter itu dan lebar kurang dari satu meter itu ditumpangi dua Polwan yakni Bripda Iis Nuryati dan Bripda Ayu Putri Oktaviani.

Selain itu juga ada seorang nahkoda yang mengantarkan untuk ke lokasi.

Dikatakan Bripda Iis, perjalanan menuju Dusun Dermalang dengan menyusuri sungai berjarak sekitar empat kilometer.

Hal itu dilakukan karena saat musim hujan seperti yang sekarang terjadi ini akses jalan tidak bisa dilalui.

Jadi memang harus menggunakan perahu kayu tradisional untuk bisa sampai ke lokasi.

"Ini membawa surat suara diantar ke TPS 14 Dusun Dermalang, agar masyarakat di TPS terkait bisa menggunakan hak pilihnya, Rabu besok," Ujar Iis kepada Surya.

Dia menjelaskan, untuk bisa sampai ke lokasi TPS yang dituju memang tidak mudah menempuhnya.

Karena medannya masih belum bagus, masih banyak yang bertanah liat. Sehingga menyulitkan proses distribusi juga.

"Masih susah medannya, tapi ini kan tugas jadi dilaksanakan demi berjalannya pemilu yang lancar, khususnya warga Dusun Dermalang," Ungkap Iis.

Sementara itu, Komisioner Panwascam Widang, Kumaidi menyatakan, memang kondisi jalan untuk menuju Dusun Dermalang tidak bisa dilaui saat musim hujan.

Polwan Polrs Tuban Tempuh Jalur Ekstrem Naik Perahu Distribusi Surat Suara Pemilu 2019
Polwan di jajaran Polres Tuban Tempuh Jalur Ekstrem Naik Perahu Distribusi Surat Suara Pemilu 2019

Sehingga solusi alternatif yaitu harus menaiki perahu dengan jarak sekitar empat kilometer, agar distribusi surat suara sampai ke TPS yang dituju.

"Kalau pas musim kemarau bisa dilalui jalannya, tapi kalau saat musim hujan harus menggunakan perahu. Di Dusun Dermalang hanya ada satu TPS yaitu TPS 14 dengan jumlah 185 DPT," Terangnya.

Kasubag Humas Polres Tuban, Iptu Suganda menambahkan, medan menuju TPS di Dusun Dermalang merupakan yang tersulit.

Sebab untuk bisa mendistribusikan surat suara agar bisa sampai ke lokasi, maka harus menggunakan perahu sebagai alat transportasi.

"Ini medan yang tersulit, karena harus menggunakan perahu untuk melalui jalur sungai, dan ini sudah dilakukan Polwan Polres Tuban agar masyarakat setempat bisa menggunakan hak pilihnya Rabu 17 April 2019," Pungkasnya.

KPU Susulan

Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia terpaksa batal mencoblos atau golput dalam Pemilu 2019.

WNI di Sydney tersebut batal mencoblos alias golput akibat adanya kendala dari pihak penyelenggara.

Menanggapi kabar terjadinya kisruh dalam proses pemungutan suara di Sydney, Australia, KPU menanti laporan dari petugas Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) Sydney.

Disampaikan oleh Ketua KPU, Arief Budiman saat rapat koordinasi bersama Menko Polhukam, Selasa (16/4/2019).

KPU masih mengumpulkan data dan informasi terkait kisruhnya pemungutan suara di beberapa negara.

Nantinya hasil koordinasi dengan petugas PPLN akan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan apakah akan ada pemungutan suara susulan atau ulangan.

Ratusan Warna Negara Indonesia (WNI) yang berada di Syndey, Australia batal mengikuti Pemilu 2019 atau golput.

Pemilihan Umum/ Pemilu 2019 di Sydney silakukan serempak pada Sabtu (13/4/2019).

Ketua Panitian Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney, Heranudin mengaku pihaknya telah melapor ke Komoisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masalah tersebut.

"Kami sudah melaporkan soal ratusan WNI yang tidak bisa mencoblos ke KPU," ujar Heranudin dilansir Kompas.com.

Berikut rangkumkan dari berbagai sumber, fakta tentang WNI di Sydney yang terpaksa golput.

Massa membeludak

Ketua Panitian Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney, Heranudin mengaku, pihaknya tidak mengantisipasi massa akan membludak.

Dia memperkirakan, lebih dari 400 WNI tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu yang tidak memungkinkan.

Ratusan WNI yang 'terpaksa' golput ini berstatus daftar pemilih khusus (DPK).

Sejatinya, dalam aturan main pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berstatus DPK berhak mencoblos pada satu jam terakhir atau sebelum pukul 18.00 waktu Sydney.

Namun, faktanya PPLN Sydney tidak sanggup menampung lonjakan massa sehingga antrean membeludak.

Satu TPS yang mengalami lonjakan massa adalah TPS Town Hall.

"Panitia kewalahan karena satu TPS hanya ada tujuh orang petugas. Antrean di luar ekspektasi kami," ujar Heranudin kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2019).

WNI di Sydney sebut KPU tidak komunikatif

Ikut serta memberikan suara dalam pemilu adalah hak seluruh warga negara Indonesia.

Batal mengikuti pemilu seperti yang dialami WNI di Syney ini tentu membuat mereka merasa kecewa.

Melisa, WNI yang melakukan pencoblosan suara di Town Hall mengatakan, PPLN tidak profesional dalam melakukan tugas.

Dia bercerita, dia tiba di Town Hall pada pukul 16.00 dan kemudian tidak ada kejelasan untuk bisa mencoblos.

"Status saya sebenarnya sudah DPT tambahan berdasarkan informasi dari KPU tapi di sistem masih berstatus DPK jadi saya mengantri berjam-jam hingga jam 18.00 tanpa ada kepastian.

Panitia di lapangan kurang komunikatif," ujar Melisa dilansir Kompas.com.

Lebih dari 3.000 WNI tanda tangani petisi pemilu ulang

Kekecewaan massa yang tidak dapat mencoblos ditumpahkan di sosial media.

WNI juga banyak yang mengeluh perihal pelaksanaan pemilu di Sydney di grup Facebook The Rock yang beranggotakan WNI yang tinggal di Australia.

Bahkan, saat ini lebih dari 3.000 WNI sudah menandatangani petisi untuk mendesak pemilu ulang di Sydney.

Tanggapi hal itu, Heranudin mengatakan keputusan diadakan atau tidaknya pemilu ulang menunggu keputusan dari KPU pusat.

"Kami sudah melaporkan soal ratusan WNI yang tidak bisa mencoblos ke KPU. Apakah akan dilkukan pemilu tambahan atau tidak kami tunggu keputusan KPU pusat," ujar Heranudin, Ketua PPLN Sydney.

Kendala Pemilu di Sydney

Komisioner KPU, Ilham Saputra menuturkan pemungutan suara di TPS Town Hall, Sydney, Australia, terkendala waktu penyewaan gedung.

Ilham menjelaskan, pemungutan suara dan penyewaan gedung berakhir pukul 18.00 waktu setempat, sehingga tak dapat dilanjutkan.

"Sydney itu kan jam 6 sore ternyata masa menyewa Town Hall itu sampai jam 6 sore sehingga tidak bisa dilanjutkan. Karena memang sekali lagi, penutupan TPS jam 6," ujar Ilham saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/4/2019).

Menurut informasi yang ia miliki, surat suara masih tersedia.

Namun, kelanjutan penyelenggaraan pencoblosan dan nasib para pemilih tergantung pada keputusan panwas di Sydney.

Ilham menuturkan, keputusan tersebut tak dapat diambil secara sepihak oleh KPU atau pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Sekarang terkait nasib pemilih itu masih menunggu rekomendasi dari Panwas sana, apakah kemudian dimungkinkan adanya rekomendasi untuk pelaksanaan pemilu bisa dilanjutkan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ilham menuturkan pihak PPLN masih menunggu keputusan panwas setempat.

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani,surya/M. Sudarsono, Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Foto-foto Polwan Polres Tuban Tempuh Jalur Ekstrem Naik Perahu Distribusi Surat Suara Pemilu 2019 dan Kompas.com dengan judul Ini Daftar 40 Lembaga yang Akan Gelar 'Quick Count' Pemilu 2019.


BACA JUGA:

 Tepati Janji, Iwan Fals Perlihatkan Sosok Pemimpin Pilihan di Tanggal Keramat

 Tulis Surat Terbuka untuk PM Malaysia soal Surat Suara Tercoblos, Fahri Hamzah: Mencurigakan!

 Usai Mencoblos,TunjukkanTinta di Jari, Ini Daftar Promo Pemilu 2019 di Mall Balikpapan!

 Sikap Politik Ustaz Yusuf Mansur Dipertanyakan Gegara Pasang Foto Sandiaga Uno

 Cak Lontong Balas Cuitan Mardani Ali Sera yang Seolah Sindir Jokowi, Politikus PKS Itu Minta Maaf

 

Likes dan Follow Fanspage Facebook 

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel 

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Beri Pesan ke Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019, Cak Nun: Berpikir Indonesia, Bukan Menang Kalah, http://wow.tribunnews.com/2019/04/16/beri-pesan-ke-jokowi-dan-prabowo-di-pilpres-2019-cak-nun-berpikir-indonesia-bukan-menang-kalah?page=all.

Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved