Pemilu 2019
Gara-gara Kunci Gembok Kotak Suara, Ketua KPPS Ditusuk Anak Ketua RT di Depan TPS
Ketua KPPS ditusuk anak Ketua RT. Peristiwa Ketua KPPS ditusuk terjadi pada pagi sekitar pukul 07.00 WIB.
lihat foto
"Tahun 2019, kita akan mengadakan pemilu serentak, anggaran Rp 24,7 triliun telah disediakan buat pesta demokrasi," ungkap Sri Mulyani dalam acara DBS Asian Insights di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Menurutnya, anggaran untuk pemilu dan pesta untuk masyarakat bukanlah hal baru.
Dia mencontohkan pesta olahraga Asian Games yang juga menghabiskan triliunan untuk investasi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.
"Waktu kita pesta Asian Games berapa anggarannya, setiap pesta pasti ada anggarannya. Ada yang cari uang, ada yang pesta, ada yang cuci piring," ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, sistem demokrasi di Indonesia sudah cukup mature atau matang. Pemerintah sudah pernah menghadapi tiga kali pilpres dan dua kali pemilihan kepala daerah.
Pesta demokrasi kali ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat, organisasi, dan partai politik, serta belanja pemerintah.
Sri Mulyani menambahkan, tahun ini investasi akan tumbuh seiring upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi yang kondusif.
"Kalau ingin (ekonomi RI) tetap terjaga dengan environment global yang tidak kondusif, kita mesti pastikan (investasi) domestik cukup kuat dan terjaga," katanya.
"Makanya instrumen APBN tidak sekadar untuk belanja, kita terus meningkatkan iklim investasi dan kualitas investasi," paparnya.
Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pemilu serentak 2019 naik sekira Rp 600 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 yang mencapai Rp 24,1 triliun.
Indonesia Police Watch (IPW) menilai secara umum proses Pilpres 2019, dari mulai kampanye hingga masa tenang sekarang ini berjalan aman.
Situasi Kamtibmas sangat terjaga. TNI Polri terlihat sangat profesional, proporsional dan independen dalam mengawal proses pesta demokrasi 2019 ini.
Meski memberi apresiasi atas hal itu, IPW menilai ada sejumlah wilayah yang sangat rawan terjadi gangguan dan konfliknsaat pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu 17 April besok atau di masa paska pencoblosan.
IPW berharap Polri dan TNI sudah mengantisipasi hal itu dan mencegah gangguan terjadi.
Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (16/4/2019).
