Mata Najwa Tadi Malam, Jokowi Tanggapi People Power, Tuduhan Curang, hingga Ucapan 22 Negara

TRIBUNKALTIM.CO - Mata Najwa tadi malam menayangkan wawancara eksklusif dengan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi.

Sejumlah persoalan dibahas terkait situasi pasca pemungutan suara Pilpres 2019.

Jokowi menjawab sejumlah pertanyaan, mulai dari hasil quick count, deklarasi kemenangan Prabowo, isu people power, hingga tudingan kecurangan yang dialamatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Host Mata Najwa, Najwa Shihab, awalnya sempat menyinggung soal deklarasi kemenangan yang dilakukan kubu capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Prabowo bersikukuh bahwa dialah yang memenangkan pilpres, bahkan deklarasi sampai berkali-kali. Tanggapan Anda?" tanya Najwa.

"Ya gak pa-pa. Wong deklarasi aja kok. Yang jelas, kita memiliki mekanisme aturan Undang-Undang Pemilu. Bahwa yang mengumumkan hasil perhitungan resmi yang dipakai untuk menentukan menang kalah adalah KPU. Jadi kita tunggu saja. Bahwa sudah ada quick count, di situ sudah gamblang indikasinya," jawab Jokowi.

Najwa Shihab, lantas balik bertanya.  

"Menurut Anda wajarkah Prabowo mengklaim diri jadi Presiden Indonesia?"

"Kalau melihat angka yang ada dari lembaga independen, yang menghitung lembaga survei, angkanya gamblang. Jelas. Tapi kita sabar menunggu real count KPU," jawab Jokowi.

Baca juga: Jawaban Jokowi saat Ditanya Najwa Shihab, Wajarkah Prabowo Mengklaim Diri jadi Presiden?

Pertanyaan kemudian berlanjut tentang isu people power yang kerap didengungkan kubu 02.

"Dalam beberapa orasi yang disampaikan elite lingkaran 02, sejumlah pihak bernada provokatif mengajak turun ke jalan menyuarakan people power, tanggapan Anda?" tanya Najwa.

"Kemarin people power 180 juta orang menggunakan hak pilihnya. Ya, people power di situ. Mekanisme Undang-Undang sudah jelas. Kok masih mau turun ke jalan. Sabar, ditunggu saja pengumuman resmi KPU," jawab Jokowi.

Jokowi juga menjawab berbagai tudingan sejumlah pihak yang mengatakan Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Tudingan itu didorong dugaan kecurangan pemilu.

"Sepertinya mekanisme itu kan sudah ada. Kalau ada yang curang laporkan ke Bawaslu," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Zulkifli Hasan Terlihat Akrab di Isana Negara, Begini Kata Mardani Ali Sera

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bersikap sangat netral dan profesional.

Lantas, bagaimana soal salah input data C1 yang dinilai menguntungkan petahana?

"KPU itu mengelola 813 ribu TPS di tanah air dan di luar negeri. Kita punya 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota yang medannya juga beda-beda. Ada yang sangat berat mengirimkan logistik. Saya melihat KPU sangat netral dan profesional. Kalau ada salah input data, ya dikoreksi. Kita ini semuanya terbuka kok, bisa ngontrol. Apa sih yang dikhawatirkan? C1 itu kan semua punya, NGO punya, semua caleg pasti punya, parpol, kita sendiri punya, kepolisian juga punya," beber Jokowi.

"Jadi tudingan bahwa ada kesengajaan nambah suara Jokowi?" tanya Najwa.

"Ya, kalau saya terlalu berlebihan. Bahwa ada yang perlu dikoreksi, ya dikoreksi saja," kata Jokowi.

"Apakah bapak tidak khawatir berbagai kecurangan yang terlontar nantinya akan mendelegitimasi hasil pemilu?" tanya Najwa lagi.

"Nggak, nggak. Masyarakat masih sangat percaya terhadap KPU. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan," pungkas Jokowi.

22 Negara Beri Selamat

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) tak habis pikir soal tudingan kecurangan Pemilu 2019 yang dilontarkan lawan politiknya.

Padahal menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia mendapat apresiasi dari negara-negara lain.

"Kita ini diapresiasi negara lain. Telepon yang masuk ke kita ada 22 negara. Mereka mengapresiasi dan memberikan selamat," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (24/4/2019) malam.

Masih penasaran, Najwa Shihab lantas balik bertanya, "Apakah termasuk selamat karena menang quick count?"

"Iya. Dua-duanya (selamat atas penyelenggaraan Pemilu 2019 dan menang quick count)," jawab Jokowi dengan tegas.

Baca juga: Viral Ajakan Pendukung Boikot 'Masakan dan Nasi Padang', TKN Jokowi-Ma'ruf Angkat Bicara

Jokowi mengatakan, di antara tokoh yang memberi ucapan selamat adalah Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Jokowi juga menampik anggapan yang menyebut situasi pasca pemungutan suara semakin panas.

Dia meyakini polarisasi yang terjadi saat Pemilu 2019 akan selesai.

"Nggak, nggak, nggak panas. Biasa saja. Yang ramai mungkin di medsos saja. Saya lihat kehidupan masyarakat sehari-hari sudah normal. Saya imbau elite politik tidak memanas-manasi. Ini proses pencoblosan sudah selesai," kata Jokowi.

Lantas, apakah polarisasi itu akan menyatu?

"Tentu saja (menyatu) dengan injeksi dari semua pihak terutama politikus, partai, dan elite pemerintah," beber Jokowi.

Jokowi juga memberi pesan terhadap masyarakat Indonesia, baik para pendukungnya maupun yang tidak mendukungnya saat Pilpres 2019.

"Pesan saya masih sama. Ayo kita bangun negara ini bersama-sama. Mari kita berangkulan, bersama membangun negara ini ke arah yang lebih baik," pungkas Jokowi.

Canda Nasi Padang dan Bupati Madina

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga tercatat sebagai calon presiden petahana di Pemilu 2019 menjawab santai soal perolehan suaranya di beberapa daerah.

Merujuk hasil quick count Pilpres 2019 dari sejumlah lembaga survei, Jokowi memang unggul atas pesaingnya Prabowo Subianto.

Namun perolehan suara Jokowi tidak merata di semua daerah.

Di luar pulau Jawa, Sumatera Barat misalnya, perolehan suara pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf malah anjlok.

Padahal selama menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi dikenal cukup getol membangun infrastruktur di sejumlah daerah.

Baca juga: Mata Najwa Tayang Lebih Awal, Beredar Cuplikan Video Jokowi Bilang Terlalu Baper 

Dalam wawancara eksklusif bersama Jokowi, host Mata Najwa, Najwa Shihab menanyakan soal pengaruh politik elektoral.

Merosotnya perolehan suara di sejumlah daerah apakah berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan Jokowi jika dirinya kembali terpilih menjadi Presiden?

Menjawab hal itu, Jokowi mengaku tak ambil pusing dengan perolehan suaranya yang kalah di beberapa daerah.

Jokowi menegaskan kebijakan menggenjot pembangunan infrastruktur di semua daerah bukan untuk mengejar suara.

Sebagai presiden, ia melihat begitu banyak ketimpangan antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Terutama dalam hal infrastruktur.

"Kalau saya mau, ya cukup saya bangun di Jawa saja. Tapi sekali lagi kita tidak pernah berpikiran seperti itu. Kalau memang ada angka yang tidak sesuai harapan, ya saya kira inilah politik. Yang jelas, saya kemarin tetap makan nasi Padang kok," jawab Jokowi sembari tertawa.

Baca juga: 8 Tahun Bawakan Mata Najwa, Ternyata Ini Bintang Tamu yang Paling Sulit Dikulik Najwa Shihab

Jokowi juga mengaku jika pada Pilpres 2014 lalu perolehan suaranya di wilayah Sumatera Barat juga kecil.

"Dari dulu di sana (Sumatera Barat) suara kita kecil, tapi saya tetap makan nasi Padang kok. Terlalu baper saya kira (tidak mau membangun di sana). Nggak, nggak, biasa saja," kata Jokowi.

Najwa Shihab juga sempat menyinggung ramainya kabar terkait surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal atau yang biasa disebut Kabupaten Madina.

Dikatakan Najwa, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution berniat mundur lantaran perolehan suara Jokowi di wilayahnya tidak besar.

Jokowi kemudian menjawab, "Saya kira gak usah mundur lah. Masih banyak pekerjaan untuk kebaikan daerah itu. Gak perlu, gak perlu (mundur). Bahwa kadang (suara) meleset dari target, itu biasa. Politik itu kan sulit ditebak," kata Jokowi.

"Kalau dituding bupati memenangkan petahana?" tanya Najwa.

"Yang namanya bupati, walikota, itu kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Kita beri pelayanan kepada masyarakat sekaligus dia pejabat politik. Coba lihat saja, hampir semua bupati, walikota itu ketua partai atau pengurus partai. Jadi, gak mungkin insting politiknya dihilangkan," kata Jokowi.

Yang terpenting, kata Jokowi, para gubernur, bupati atau walikota tidak meninggalkan pelayanan kepada masyatakat serta tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi.

(TribunKaltim.co/Syaiful Syafar)

Likes Fanpage Facebook:

Follow Twitter:

Follow Instagram:

Subscribe Official Channel YouTube: