BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewajiban Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan & 2 Instansi Ini Awasi

tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewajiban Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan & 2 Instansi Ini Awasi
HO - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Wasnaker Disnakertrans) Provinsi Kaltim serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan, melakukan Rapat Koordinasi, Senin (29/4/2019). 

Pembentukan PKS oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Wasnaker Disnakertrans Kaltim dan DPMPT Balikpapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengecekan ke pemberi kerja, dimulai dari BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendataan perusahaan yang bermasalah dan disampaikan ke Wasnaker Disnakertrans Kaltim untuk kemudian diakukan penindakan lebih lanjut.

Hari Pendidikan Nasional 2019, Mendikbud: Level Memuaskan, Tapi Ada Kasus Tak Mencerminkan Kemajuan

Kajari Apresiasi Perusahaan di Paser, Tertib dan Patuh pada UU BPJS Ketenagakerjaan

Teridentifikasi Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Panwaslu Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Jika memang terdapat indikasi masalah terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, Wasnaker akan memberikan rekomendasi kembali kepada DPMPT untuk memutuskan pemberian sanksi.

"Apakah harus kembali dilakukan kunjungan lapangan bersama dengan ketiga instansi, BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas, dan DPMPT.

Setelah dilakukan kunjungan kembali di lapangan, dan perusahaan atau pemberi kerja tetap mangkir atau tidak mau mematuhi peraturan, maka Wasnaker Disnakertrans dapat langsung membuatkan rekomendasi kepada DPMPT, dimana hak tertinggi ada di DPMPT untuk memberikan sanksi tersebut," ujar Murniati.

Hal tersebut dilakukan, lanjut Murniati, agar seluruh pemberi kerja tertib dalam memberikan iuran, mendaftarkan perusahaan dan seluruh tenaga kerjanya, mendaftarkan upah yang sebenarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan agar perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh pekerja secara maksimal," ucapnya.

BPJS Ketenagakerjaan Mengundang 250 Perusahaan, Sosialisasi Kepatuhan Pemberi Kerja

Wartawati Daerah Sabet Juara Pertama Lomba Tulis BPJS Ketenagakerjaan Journalistic Award

Transformasi Contact Center, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Layanan Masyarakat 175

Sementara itu, Andar Listiani, Sekretaris DPMPT Kota Balikpapan mengatakan, sanksi maksimal akan diberikan jika pemberi kerja tidak patuh dalam memberikan perlindungan tenaga kerjanya dalam hal ini jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Tentu kami mulai dari teguran, hingga sanksi maksimal yaitu tidak mendapatkan pelayanan perizinan tertentu, seperti IMB, perizinan usaha dan lain sebagainya, yang sudah tertera di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara," jelas Andar.

Pada kesempatan tersebut, tim pengawas Disnakertrans Provinsi Kaltim, Maria Dewi Santi Nurani dan M Rinaldi juga turut hadir pada rapat koordinasi tersebut. Maria mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui DPMPT Kota Balikpapan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena ini akan menjadi pelopor di Kalimantan Timur, bahkan Kalimantan, apabila kedepannya ini bisa bekerja dengan baik," ujar Maria.

Maria menyampaikan, jaminan sosial ketenagakerjaan memang merupakan hak bagi seluruh tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan “Sang Penyabar”

BPJS Ketenagakerjaan Kembali Lakukan Sosialisasi Kepada Pemberi Kerja

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KPK Tegakkan Integritas Institusi

Halaman
123
Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved