Dikritik DPRD Sering Telat Sampaikan RAPBD, Begini Respon Bupati Berau

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB  – Pemkab Berau mendapat banyak kritik dan masukan saat mengikuti rapat paripurna, penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau, tahun anggaran 2018, di Sekretariat DPRD Berau, Selasa (7/5/2019).

Rekomendasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Berau, Abdul Waris itu mengkritik penyajian data LKPj Bupati yang dianggap tidak lengkap. Seperti data penduduk miskin setelah dianggarkan program pengentasan kemiskinan.

Abdul Waris juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Pasalnya, menurut DPRD, porsi anggaran untuk Dinas Pariwisata sangat minim. Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah juga menanyakan kepada jajaran eksekutif, tentang LKPj tahun 2019.

“Tahun ini adalah masa transisi, pergantian anggota dewan periode 2019-2024. Kami meminta kepastian, ada tidaknya APBD Perubahan tahun 2019. Karena (anggota dewan yang baru) akan dilantik bulan Agustus 2019. Sehingga kami meminta percepatan LKPj APBD 2019. Karena masih berkaitan dengan APBD Perubahan tahun 2019,” kata Syarifatul Syadiah.

Menanggapi hal ini, Bupati Berau Muharram menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan anggota DPRD. Meski dinilai kurangf lengkap LKPj-nya, namun Muharram menyatakan, kinerja Pemkab Berau telah diakui oleh kementerian, termasuk dalam layanan publik, yang menurutnya juga telah mendapat pengakuan dari Ombudsman.

“Soal pariwisata, jangan dipandang wisata itu tidak ada kaitannya dengan pembangunan infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan dan sebagainya. Nomenklaturnya memang tidak di Dinas Pariwisata, tapi ada di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Muharram mengajak anggota dewan untuk melihat kondisi Pulau Maratua yang kini jadi objek wisata andalan. “Maratua paling lengkap infrastrukturnya, seluruh kampung punya jalur yang terkoneksi. Mulus beraspal. Puskesmasnya terbaik, punya pelabuhan, punya bandara sendiri,” tegasnya.

Soal pembahasan APBD yang dinilai selalu molor, juga ditanggapi oleh Muharram. “Biasanya (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD) biasanya sudah selesai menyusun rancangan. Kemudian tiba-tiba muncul aspirasi, muncul reses, muncul kunjugan kerja dari teman-teman di dewan. Sehingga rencana yang disusun tadi harus diubah demi mengakomodir aspirasi masyarakat melalui dewan,” ungkap Muhrram yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Berau ini.

“Saya mohon dimaklumi (jika ada keterlambatan), karena bapak-bapak (anggota DPRD) yang membahas, bapak yang ketuk palu. Tapi begitu penyampaian rekomendasi, seolah-olah (kinerja) kami (Pemkab Berau) tidak ada baiknya,” tandas Muharram.

(Tribunkaltim.co, Geafry Necolsen)

BACA JUGA:

Mengenal Abdul Majid Al Zindani, Pria yang Menikahi Putri Aa Gym, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Cara Mudah Bisa Khatam Al-Quran di Bulan Ramadhan

Salah Kaprah tentang Waktu Imsak, Ini Penjelasan Tepat Ustaz Adi Hidayat

Tata Cara Sholat Tarawih dan Shalat Witir di Ramadhan 2019, Panduan Sholat Sendiri dan Berjamaah

Hadang Wacana People Power ala Amien Rais, TKN Jokowi-Ma'ruf Siapkan Gerakan Tandingan

Like dan Follow Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube