Kelanjutan Program KOTAKU, DPUPR Samarinda Siapkan Rumah Murah untuk Relokasi

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA -  Kelanjutan program Pemerintah Kota Samarinda, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah berlangsung sejak tahun 2016 yang lalu, memiliki dampak yang signifikan terhadap tata letak Kota Samarinda.

Dalam program tersebut, pemerintah telah berhasil memperkecil jumlah kawasan kumuh yang sebelumnya seluas 500 hektar lebih, menurun menjadi 69,9 hektar pada 2018 yang lalu.

Adapun kawasan kumuh di Samarinda terbagi menjadi 8 titik, yaitu :

Karang Mumus 1, dengan luas 28,77 hektar.

Karang Mumus 2, luas 25,79 hektar.

Muara, luas 5,97 hektar.

Karang Asam, 7,68 hektar.

Sungai Keledang, 3,50 hektar.

Sungai Kapih, 9,09 hektar.

Kawasan Lingkungan Masjid, 34,14 hektar.

Dan Pemukiman Padat Penduduk, 18,38 hektar.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan survey ke lokasi, yang kondisinya paling kumuh dari beberapa kawasan lainnya. Lokasi tersebut adalah bantaran Sungai Karang Mumus.

Untuk melanjutkan kelangsungan program KOTAKU, maka DPUPR Samarinda akan menentukan jadwal lelang demi memutuskan jumlah total anggaran yang dibutuhkan.

"SKM kan masih belum dilelang ini, karena iakan dilakukan  pemerintah pusat. Jadi kita masih menunggu jadwalnya dulu dari pusat," ucap Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Budi Tristriyono, Selasa (7/4/2019).

 Akan tetapi, proses pelelangan tersebut mengalami penundaan, yang seharusnya berjalan pada April 2019 kemarin, harus diundur larena menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.

"Alasan penundaannya ya karena kesiapan dari perencanaannya yang masih harus direvisi. Kalau untuk tempat sudah ada, hanya tinggal dipastikan lagi nanti lokasinya sudah strategis atau belum," ungkap Kabid DPUPR Samarinda.

Budi menjelaskan, bahwa sebenarnya kawaaan SKM (Sungak Karang Mumus) sudah siap untuk dilanjutkan proses dalam program KOTAKU, akan tetapi dilain  ternyata di wilayah tersebut masih ada 2 rumah yang belum terelokasi.

"Kawasan SKM sudah siap sebenarnya dan saat ini kan tinggal 2 rumah saja yang belum direlokasi. Sementara kita masih melakukan pendekatan," paparnya.

Dia mengatakan, beberapa usaha pendekagan telah dilakukan, namun warga yang masih bertahan meminta agar dapat langsung bertemu dengan Sekretaris Daerah atau Walikota Samarinda.

Karena ada permintaan tersebut, DPUPR Samarinda telah menyampaikan hal tersebut, dan menentukan jadwal pertemuan itu.

"Jadi kita sudah melakukan pendekatan, hanya saja, mereka ingin  bertemu dengan Pak Sekda atau Pak Walikota ya. Mungkin kalau Pak Sekda yang langsung kesana, atau Pak Wali lebih dihargai lah bahasanya. Mereka juga dapat lebih memahami tujuan dari program KOTAKU ini," tandasnya.

Kemudian alasan lain penolakan masyarakat dari relokasi yang akan dilakulan pemerintah ialah, karena lokasi unit relokasi yang dianggap jauh dan biaya sewa yang dianggap masih mahal oleh penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus.

"Kalau tuntutannya masih sama dengan yang dulu, seperti di segmen 1 dan segmen dua, tepatnya Jembatan 1 dan Jembatan 2. Tekait masalah hibah rumah itukan, nah sekarang kan hibah rumah sudah tidak diperbolehkan.

Ada 84 unit rumah  yang sudah disiapkan, tapi itu tadi karena dikenai biaya sewa, dan lagi mereka menganggap lokasinya terlalu jauh dan sebagainya maka mereka menolak relokasi," jelasnya.

"Mungkin nanti perencanaannya bakal kita matangkan dulu, agar berjalannya lebih baik dari sebelumnya. Dan tanggal 13 nanti saya akan ke pusat, untuk kembali membahas masalah ini, semoga ada titik temu," harapnya.

Budi mengatakan, pada 13 Mei nanti dirinya mewakili DPUPR Samarinda akan kembali membahas ini bersama Pemerintah Pusat agar secepatnya mendapat keputusan terkait kelanjutan program KOTAKU.

"Di sana juga nanti kita sekaligus membahas persiapan untuk segmen 2, nah segmen 2 ini lokasinya ada di belakang Pasar Segiri, yang eks kebakaran kemarin itu. Karena kalau di bantaran sungai ini kan kendalanya banyak, jadi nanti kita coba bawa konsultan ke sana," paparnya.

Kemudian DPUPR berencana akan menambahkan program rumah murah kedalam program KOTAKU, agar dapat mempermudah proses relokasi kepada penduduk bantaran SKM.

"Kita kan dapat bantuan dari provinsi juga untuk proses pembangunan rumah murah, ini juga salah satu program pemerintah provinsi yang disubsidi dari pemerintah pusat.

Nah ini akan kita coba sambungkan, jadi warga yang dari bantaran nanti, bisa secara bertahap pindah kesana untuk kredit rumah murah," ungkap Budi.

"Tapi ingat, program rumah murah sendiri dikhususkan untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu, agar meringankan beban mereka juga setelah adanya relokasi nanti," tegasnya.(*)

BACA JUGA:

Mengenal Abdul Majid Al Zindani, Pria yang Menikahi Putri Aa Gym, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Cara Mudah Bisa Khatam Al-Quran di Bulan Ramadhan

Salah Kaprah tentang Waktu Imsak, Ini Penjelasan Tepat Ustaz Adi Hidayat

Tata Cara Sholat Tarawih dan Shalat Witir di Ramadhan 2019, Panduan Sholat Sendiri dan Berjamaah

Hadang Wacana People Power ala Amien Rais, TKN Jokowi-Ma'ruf Siapkan Gerakan Tandingan

Like dan Follow Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube