Komentar Andi Arief 'Sedemikian Lemahkah Calonmu?' Dibalas Partai Gerindra, 'Hitam atau Putih'

TRIBUNKALTIM.CO - Politikus Partai Demokrat Andi Arief kembali bersuara soal calon di Pilpres 2019. Komentar-komentarnya itu sampai dibalas oleh Partai Gerindra.

Andi Arief membuat cuitan berantai di Twitter yang menyindir salah satu calon di Pilpres 2019.

Andi Arief bahkan menyebut calon tersebut lemah dan tak sanggup berperang.

Andi Arief juga menyarakan agar si calon tersebut banyak belajar kepada SBY dan AHY.

Berikut cuitan Andi Arief: 

Sepanjang pemilu yang pernah ada, baru kali ini nasib atau kekalahan calon disebabkan tokoh lain yang tidak ikut berkompetisi. Bahkan anak tokoh lain itu juga disalahkan. Sedemikian lemahkah calonmu?"

Ini perang calonmu. Bukan perang orang lain. Salahkan calonmu kalau tidak sanggup berperang. Perang itu merangkul yg bisa membawa kemenangan, bukan merangkul yang punya uang. Demikian petuah ini buat para ulat bulu dan buaya manjat

Marah dan umpatlah calonmu yang menjadi sumber kakalahan ini. Itulah cara move on. Selama salah alamat umpatan mu -pada SBY dan AHY- maka hidupmu semakin sempit di dalam ruang yang sudah sempit.

Belajarlah pada SBY dan AHY- serta Demokrat. Tidak jumawa saat SBY menang dua pilpres, tidak patah saat AHY kalah di Pilgub DKI.

Pilpres langsung itu tidak ada kata penghianatan. Karena rakyat yang langsung memilih. Penghianatan itu bisa dilakukan kalau pilihan melalui MPR, bisa membelot.

Siapa sangka, cuitan Andi Arief tersebut ternyata mendapat balasan dari Partai Gerindra.

"Menjadi hitam atau putih, bukan abu-sabu, itulah prinsip. Sebab yang tersulit bukanlah memilih, tetapi bertahan pada sebuah pilihan.

*Maaf salah tulis, maksudnya abu-abu," balas akun resmi Partai Gerindra.

AHY Dibanding-bandingkan dengan Anies Baswedan

Sebelumnya diberitakan, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY kumpul bersama delapan kepala daerah di Bogor.

Delapan kepala daerah yang hadir dalam acara itu, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Kemudian, ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Hadir juga putri Gus Dur Yenny Wahid.

Pertemuan tersebut lantas menuai sorotan, terutama dari barisan tim capres 02 Prabowo Subianto.

AHY bersama Partai Demokrat dinilai sudah melakukan manuver politik.

Kapasitas AHY hadir pada pertemuan itu dipertanyakan, bahkan sampai dibanding-bandingkan dengan Anies Baswedan.

Hal itu terungkap melalui cuitan politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Dalam cuitannya, Andi Arief sewot membalas komentar yang mendiskreditkan AHY.

Awalnya, akun bernama @Wirawan_RB membuat cuitan bernada sinis terhadap AHY.

"Dinda @AgusYudhoyono
Dlm kapasitas apa kmu ktemu mreka?
Kmu & Yenni bkn Kpla Daerah.

Kmu tau ga, slain Gub NTB,
mrk smua Pndukung Fanatik 01.
Trutama Ganjar, RK & Yenni

Sya brsyukur Mas @aniesbaswedan
Ga hadir,
Walau bkn Militer, tapi Anis tau apa itu Ksatria..tau apa itu Etika."

Cuitan tersebut langsung dibalas oleh Andi Arief.

"Masalahnya apa ya dengan pertemuan itu, kenapa ada larangan buat AHY, ini terasa aneh." tulis @AndiArief__

Nekat Beda dengan Prabowo

Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) nekat berbeda suara dengan calon presiden yang diusung oleh partainya, Prabowo Subianto, mengenai hasil pemilu serentak 2019.

Prabowo menegaskan akan menolak hasil Pemilu 2019 lantaran terjadi kecurangan masif.

Pihaknya sekaligus menekankan, tidak akan membawa protes itu ke mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran lembaga itu tidak dapat dipercaya lagi.

Bima Arya dan AHY yang notabene merupakan elite di partai politiknya terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan atas manuver politik Prabowo tersebut.

Bima Arya yang sekaligus menjabat Wali Kota Bogor itu menekankan setiap warga negara harus taat terhadap konstitusi.

"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya? Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/5/2019) malam, dilansir Kompas.com.

Saat dimintai penegasannya lagi bahwa secara personal Bima tak setuju dengan manuver Prabowo itu, ia menjawab dengan lugas.

"Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ujar Bima.

Namun, Bima mengaku tidak memiliki akses komunikasi ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sebab, ia tidak terlibat di dalamnya.

Sementara partainya sendiri saat ini memilih menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 yang akan datang.

Ia sekaligus memastikan, perbedaan pandangan antara dirinya dan manuver politik yang ditempuh Prabowo tidak dipersoalkan partainya.

Justru, ia meyakini partainya sangat mendukung cara-cara yang mengedepankan konstitusi dan persatuan.

Sementara, AHY juga senada dengan Bima.

Bedanya, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo agar menunggu keputusan KPU, baru mengambil sikap.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar AHY saat dijumpai di tempat yang sama.

Menurut AHY, saran itu didasarkan atas sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.

Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam seusai pemungutan suara itu berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat, apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo.

Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Terkait hal itu, AHY tak secara spesifik mengeluarkan pernyataan menjurus ke manuver Prabowo itu.

Ia hanya mengulang pernyataannya kembali bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Kita harus hormati proses (penghitungan suara oleh KPU) itu. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY.

"Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, laporkan. Maka, ya kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua," lanjut dia.

Ketika ditanya apakah Demokrat akan hengkang dari koalisi setelah sarannya diabaikan, AHY mengaku, partainya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara pilpres dan pileg.

(TribunKaltim.co/Syaiful Syafar)

BACA JUGA:

TERPOPULER - Prediksi Mahfud MD soal Situasi yang Bakal Terjadi 22 Mei Nanti

Guru SMA Ungkap Perilaku Hairul Anas Suaidi, Pencipta Robot Pemantau Situng KPU

Pelaku Mutilasi Kasir Indomaret Vera Terus Diburu, Warga Sebut Prada DP Menyamar Jadi Kuli Bangunan

TERPOPULER - Setelah Dicoret Persib Bandung, 2 Pemain Ini Disebut Sudah Punya klub Baru

Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat (17/5/2019) Cancer Ada Seseorang yang Menarik Perhatian, Libra Bosan

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Subscribe official YouTube Channel