Tidak Ada Alasan People Power di Kaltim, Kapolda: Karena Kondusif, Tidak Salah Jadi Calon Ibukota

Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim), Irjen Pol Priyo Widyanto bersyukur pelaksanaan dua kali pesta demokrasi di Kaltim berjalan dengan aman dan lancar.

TRIBUN KALTIM / CHRISTOPER D
DEKLARASI DAMAI - Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Subiyanto, bersama Kapolda Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto bersama tokoh masyarakat mendeklarasikan pernyataan sikap Pemilu 2019 damai, Sabtu (18/5/2019). 

Awalnya pembawa acara tersebut, Najwa Shihab menanyangkan video saat Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menegaskan menggati people power dengan kedaulatan rakyat.

Najwa Shihab lantas meminta Novel Bamukmin untuk menjelaskan perbedaan kedua hal tersebut.

Novel Bamukmin mengatakan selama ini people power selalu diidentikan sebagai gerakan makar.

Maka hal tersebut yang membuat BPN memutuskan menggantinya dengan gerakan kedaulatan rakyat.

"Ya mungkin karena memang people power ini diasumsikan dengan makar, ya harus kita ganti dengan kedaulatan rakyat," ucap Novel Bamukmin, dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Trans 7, pada Kamis (16/5/2019).

Ia menegaskan meski berganti nama, people power dan kedaulatan rakyat memiliki tujuan yang sama, yakni menuntut keadilan dalam perhitungan suara di Pilpres 2019.

"Tujuannya sama, kita hanya minta satu, yaitu keadilan enggak lebih dari itu," tutur Novel Bamukmin.

Novel Bamukmin mengunkapkan cara yang ditempuh BPN Prabowo-Sandiaga dalam menuntut keadilan adalah melalui konstitusi.

Ia menjelaskan BPN Prabowo-Sandiaga telah sepakat tak menggunakan cara dengan menurunkan massa ke jalan.

"Dengan cara konstitusi," kata Novel Bamukmin.

"Dengan berbagai macam cara yang InsyaAllah mudah-mudahan kita tempu dengan konstitusi,"

"Kalau kita melihat kemarin penyampain direktur BPN Bang Dasco kalau tim kita ini akan memenuhi jalur konstitusi, tidak memenuhi yaitu jalur jalanan, itu tim BPN Advokasi," tambahnya.

Mendengar penjelasan Novel Bamukmin, Ace Hasan dan Aria Bima kompak mengangguk-anggukan kepala mereka.

Mereka juga bersamaan mengatakan hal tersebut adalah langkah yang bagus.

"Bagus," ucap Aria Bima dan Ace Hasan seraya menganggukan kepala.

"Itu langkah yang bagus," tambah Ace Hasan.

Walau menilai langkah BPN Prabowo-Sandiaga dalam menuntut keadilan bagus, namun Ace Hasan mengkritisi penggunan frasa 'kedaulatan rakyat'.

Menurutnya kedaulatan rakyat sudah diwujudkan saat Pemilu, 17 April 2019 silam.

Ace Hasan mengatakan hasil dari Pemilu 2019 maka seharusnya diterima oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved