Nilai Aset Pemprov Rp 6,7 Triliun, Gubernur Minta Pengamanan dan Penatakelolaannya Dioptimalkan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta tim pengelolaan aset sudah melakukan reinventarisir, pemasangan pelang nama dan memasukkan setiap aset didalam neraca aset Pemprov. 

Ia memberikan waktu maksimal dua bulan.

Hal ini dikatakan Irianto saat memimpin rapat staf di ruang pertemuan lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (21/5/2019).

Dikatakan, merupakan bagian dari upaya pengamanan dan penataan aset Pemprov Kaltara yang tersebar. Baik di dalam wilayah Bulungan maupun luar Bulungan.

Ada beberapa aset yang menjadi perhatian Gubernur. Yakni, Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan.

“Pengamanan dan penataan serta pengelolaan aset ini harus disegerakan dengan maksimal. Tim harus segera dibentuk dan melaporkan kondisi serta status aset terkini,” ungkap Irianto.

Untuk pengelolaan pelabuhan perikanan, Gubernur meminta tim khusus untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaannya.

Begitupula dengan KKMB, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara harus mulai merencanakan penataan dan pengelolaannya dengan matang.

“Di KKMB, saya melihat cukup banyak fasilitas yang rusak. Ini perbaikannya harus disegerakan. Saya juga berharap UPT KPH Tarakan bersama OPD terkait lainnya untuk melakukan pengawasan. Seperti melibatkan Satpol PP untuk melakukan pengamanan, dan lainnya,” jelas Gubernur.

Pengelolaan aset tersebut, sedianya dapat dimaksimalkan untuk menuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kaltara.

“Bila memungkinkan, besaran retribusi yang dipungut dapat ditingkatkan. Tentu konsekuensinya, adalah penyediaan layanan dan fasilitas yang baik pula,” urainya.

Selain pelabuhan perikanan dan KKMB, aset lainnya yang menjadi sorotan Gubernur adalah gedung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan serta beberapa aset perumahan.

“Saya minta per 3 bulan, harus ada pembaruan daftar aset Pemprov Kaltara. Dan, di tiap kantor harus ada daftar aset yang dimiliki tiap OPD, atau KIB (Kartu Inventaris Barang),” beber Gubernur.

Ini juga bagian dari upaya Pemprov Kaltara untuk memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penatakelolaan aset daerah yang dimiliki Pemprov Kaltara.

“Adapula 3 aset perikanan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Yakni BBI (Balai Benih Ikan) dan BBU (Balai Benih Udang) yang akan diserahkan kepada Pemkot Tarakan, serta SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) Sebatik yang akan diserahkan kepada Pemkab Nunukan.