Siapa Dalang Kerusuhan 22 Mei? Simak Paparan Mantan Kepala Intelejen TNI, Mahfud MD dan Kapolri

Usai pertemuan, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mengaku bersyukur mendapatkan banyak penjelasan detail dari Menko Polhukam, Kapolri, serta Panglima TNI tentang apa yang terjadi pada 21 dan 22 Mei lalu.

"Kami ada beberapa catatan, pertama aparat penegak hukum TNI/Polri tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi para pengunjuk rasa biasa ‎yang punya aspirasi politik," ucap Mahfud MD.

"Kedua, kami mendukung semua pengguna media sosial mengendalikan diri, tidak sembarangan menyebar hoax serta mendukung ‎tindakan pembatasan media sosial oleh pemerintah," tuturnya.

Diketahui pascakerusuhan 21 dan 22 Mei, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat memblokir akses media sosial serta WhatsApp guna menghindari penyebaran konten hoax.

Alhasil ketika itu, masyarakat Indonesia kesulitan untuk mengirim dan menerima foto serta video.

Termasuk untuk memantau media sosial atau mengungah apapun di akun media sosial mereka.

Ketiga, Suluh Indonesia turut mendukung pemerintah mengungkap dalam kerusuhan.

Mahfud MD meyakini ada dalang dari semua kerusuhan yang telah terjadi.

"Pasti ada dalangnya, tidak mungkin ini semua spontanitas. Ini jelas sangat terencana dengan peralatan dan sistem komando," tambahnya.

Keempat, Mahfud ‎MD juga mendorong Polri segera mengungkap para pembawa, penyuplai senjata ilegal hingga peluru tajam termasuk soal ancaman pembunuhan pada tokoh nasional.

"Kami dukung Polri dan TNI ungkap semuanya ke publik.‎ Kami dukung Polri dan TNI terus tegakkan keamanan dan ketertiban untuk melindungi masyarakat. Keselamatan bangsa dan negara itu hukum tertinggi," imbuhnya.

3. Kapolri Geram Berkembang Isu Kerusuhan 22 Mei 2019 Rekayasa

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian geram dengan isu yang beredar bahwa kerusuhan 22 Mei hingga ancaman pembunuhan para tokoh nasional merupakan rekayasa.

"Ada isu menyatakan bahwa penangkapan berkaitan senjata, ada rencana pembunuhan itu rekayasa. Saya ingatkan negara ini demokrasi," ucap Tito Karnavian, Rabu (29/5/2019) kemarin di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Sebagai negara demokrasi, lanjut Tito, ada pembagian tugas antara penyidik, penuntut dan peradilan.

Dimana semua tindakan penyidik dan kerja dari penyidik dalam menuntaskan kasus.

Nantinya bakal bermuara di pengadilan.

"Semua tindakan yang dilakukan penyidik bakal diuji di peradilan terbuka dan peradilan di Indonesia itu yang paling terbuka.