Berita Eksklusif

VIDEO - Jejak Mas'ud Brothers di Kancah Politik, Berawal dari Pengusaha Minyak

Keluarga Masud Bersaudara atau Masud Brothers kini menjadi pembicaraan di kalangan elit politik Kalimantan Timur.

Penulis: tribunkaltim | Editor: Amalia Husnul A
HO - Dokumen Keluarga Masud
Keluarga besar Mas'ud yang terjun ke dunia politik, yakni Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud, Anggota DPRD Kaltim terpilih Hasan Mas'ud dan anggota DPR RI terpilih Rudi Mas'ud. 

Rahmad menuturkan, terjunnya keluarga Mas'ud ke dunia politik dan pemerintahan hanya mengalir begitu saja.

Tidak di-setting dengan strategi tertentu. Menurutnya, dirinya beserta saudara dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk atau dipilih sendiri.

"Jadi, jika ada yang berpikiran kami sekeluarga ingin membangun dinasti politik, itu sungguh pikiran yang sangat dangkal," ucap Rahmad.

Serah terima jabatan dari Pj Bupati Bere Ali kepada Bupati Abdul Gafur Mas'ud, Jumat (21/9/2018).
Serah terima jabatan dari Pj Bupati Bere Ali kepada Bupati Abdul Gafur Mas'ud, Jumat (21/9/2018). (TRIBUN KALTIM/SAMIR)

Dikemukakan, di politik dirinya hanya ingin mengabdi. Jika dari sisi pengusaha, Rahmad menegaskan secara finansial dan kesejahteraan sudah lebih dari cukup.

Bahkan selama di pemerintahan dirinya telah berkomitmen tidak mengambil gajinya dan tidak pernah bermain proyek di pemerintahan.

Selain itu, rumah dinasnya pun digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga dia tetap tinggal di rumah pribadi.

"Adik saya Gafur pun juga sudah komitmen tidak mengambil gaji selama menjabat. Itu bukti bahwa kami tidak mencari sesuatu di sini, tapi ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat," jelasnya.

Rahmad menambahkan, terjun ke dunia politik dan pemerintahan mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama istrinya.

Dia tidak mungkin berada di jalur politik dan pemerintahaan saat ini jika sejak awal tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Terkait pembagian waktu antara bisnis dan tugas jabatan, Rahmad menganggap tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik, apalagi perusahaan miliknya sudah berstatus profesional, sehingga manajemen perusahaan tetap berjalan. "Usaha dan tugas tetap jalan. Perusahaan di keluarga kami, khususnya saya sudah profesional. Dirutnya sudah orang luar, direksinya juga orang luar. Jadi gak ada masalah," terangnya.

Dia juga menjelaskan terkait biaya politik dalam bertarung pilkada maupun pemilu. Biaya politik harus digunakan sesuai peruntukkannya, dan sepanjang uang itu bukan uang curian, dan bukan uang orang yang dipakai.

"Uang yang digunakan hasil keringat sendiri, jadi apa yang mau disalahkan terkait cost politic? Uangnya juga uang kami, emang masalah buat loe. Segala perjuangan pasti ada yang dikorbankan, baik materi, waktu ataupun tenaga," paparnya.

Ia menegaskan, usahanya murni bisnis dan tidak ada kaitannya dengan uang negara apalagi dengan politik. Diakuinya, usahanya murni bisnis dan mengalir secara natural.

"Silahkan cek usaha saya. Saya jualan kok, saya dagang, usaha saya transportasi. Kalau ada yang mau sewa armada kami alhamdulillah, bukan main proyek. Dan saya garis bawahi, selama saya menjabat tidak pernah saya main proyek, bisa dicek," pungkasnya.

(*)

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved