Hadapi Sengketa Pilpres KPU Balikpapan Buka Kotak Suara untuk Kumpulkan Alat Bukti Sengketa di MK

Tayang: Selasa, 4 Juni 2019 14:33 WITA

Penulis: Aris Joni | Editor: Mathias Masan Ola

lihat foto

Hadapi Sengketa Pilpres KPU Balikpapan Buka Kotak Suara untuk Kumpulkan Alat Bukti Sengketa di MK

HO-Humas KPU Balikpapan

Suasana pembukaan kotak suara di KPU Balikpapan, Selasa (4/6/2019)

Baca Selanjutnya:

PKB Tidak akan Usung Rudy Mas’ud di Pilgub Kaltim 2030, Siapkan Kader Internal

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan membuka kotak suara dalam rangka menghadapi sengketa gugatan Pemilu Presiden.

Pembukaan kota suara tersebut dilakukan, Selasa (4/6/2019) sekitar pukul 10.00 wita di kantor KPU Kota Balikpapan.

Suasana pembukaan kotak suara di KPU Balikpapan (HO-Humas KPU Balikpapan)

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Ketua dan Sekretaris KPU Kota Balikpapan, Tim Paslon Capres 01 dan 02, Bawaslu Kota Balikpapan, Kepolisian dan TNI.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menjelaskan, pembukaan kotak suara ini untuk menindaklanjuti intruksi dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kaltim terkait pengumpulan alat bukti yang akan digunakan untuk sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Suasana di KPU saat pembukaan kotak suara (HO-Humas KPU Balikpapan)

"Untuk KPU kabupaten/kota hanya menindaklanjuti saja. Kenapa KPU Balikpapan ikut membuka, karena dalam gugatannya paslon 02 itu tidak menyebutkan locus atau spesifik di kabupaten/kota mana," ujar Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha.

Pembukaan kotak suara (HO-Humas KPU Balikpapan)

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menjelaskan dengan tidak spesifiknya lokasi yang digugat, akhirnya KPU RI menginstruksikan kepada seluruh KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi untuk menyiapkan beberapa alat bukti seperti kronologis, berkas DAA, DA, DB dan DC.

"Kemudian berkas tersebut difotokopi sebanyak 12 lembar dan di file kan sesuai kode alat bukti, setelah itu baru di serahkan ke KPU RI pada tanggal 8 Juni 2019," jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk di kota Balikpapan tidak ada sengketa baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD. Sedangkan untuk pilpres gugatannya sifatnya nasional, sehingga yang digugat adalah KPU RI, bukan KPU kabupaten/kota.

"Pilpres kan isunya nasional, jadi yang dibgugat pusat, bukan daerah," terangnya.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha berharap, nantinya di dalam proses mekanisme mengumpulkan alat bukti ini tidak ada kendala. Bahkan ucap dia, hari ini dirinya sudah membuktikan, dalam pembukaan kotak suara semua tim paslon baik 01 dan 02 hadir serta kepolisian, TNI dan Bawaslu juga turut hadir untuk menyaksikan.

"Ini membuktikan bahwa di Balikpapan ini sangat kondusif," pungkasnya.

Subscribe official YouTube Channel Tribun Kaltim