Pilpres 2019

Gugatan Pilpres 2019 dari Tim Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi Dinilai 70 Persen tak Meyakinkan

Sebentar lagi ada keputusan dari Mahakamah Konstittusi soal gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ada pengamat nilai ini akan mental.

Gugatan Pilpres 2019 dari Tim Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi Dinilai 70 Persen tak Meyakinkan
Kompas.com
Calon Presiden RI, Prabowo Subianto akhirnya tampil bersama calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Uno, Kamis (18/4/2019) sore. Keduanya tampil mendeklarasikan klaim kemenangan dalam Pilpres 2019, atas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini sedang ramai pembicaraan gugatan tim Prabowo-Sandi soal Pilpres 2019 di Mahakamah Konstitusi. 

Sebentar lagi akan ada keputusan dari Mahakamah Konstittusi soal gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Ada beberapa pihak yang memprediksi soal keputusan Mahakamah Konstitusi nanti, ada yang menebak tidak akan ampuh tim hukum Prabowo-Sandi

Seperti apa yang diutarakan, pengamat kepemiluan dari KoDe Inisiatif Veri Junaidi menilai, bukti yang diajukan tim hukum pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno kurang kuat dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

"70 persen permohonan tim 02 di Mahkamah Konstitusi ( MK) tidak cukup meyakini bahwa yang didalilkan benar terjadi," ujar Veri dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019).

Bukti-bukti yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak cukup kuat untuk bisa menang PHPU di MK. Pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pun tak terlihat.

Jika ingin membuktikan adanya kecurangan TSM, kata Veri, tim hukum Prabowo-Sandiaga harus membuktikan apakah ada bukti primer terkait perintah untuk memenangkan kandidat tertentu.

Misalnya, ada surat tugas atau bukti lain yang menunjukkan memang ada perintah untuk memenangkan kandidat tertentu.

Lalu, kalau betul ada, harus ada bukti juga bahwa perintah itu dilaksanakan.

Hanya saja, Veri mengingatkan bahwa dalam sengketa pilpres di MK yang diperkarakan adalah perselisihan hasil, bukan pelanggaran.

Halaman
12
Editor: Budi Susilo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved