Minat Jadi ASN? Berikut Ini Daftar Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2019 untuk Sejumlah Pemerintah Daerah

TRIBUNKALTIM.CO - Penerimaan CPNS 2019 untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 di sejumlah pemerintah daerah akan segera dibuka. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) telah menerbitkan surat keputusan dengan nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019.

Dalam Surat keputusan Kemenpan tersebut, penerimaan CPNS dilakukan secara bertahap demi pemenuhan kebutuhan ASN untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Setiap daerah memiliki formasi dan kuota tersendiri. 

Simak formasi dan jumlah CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPk) Tahun 2019 sejumlah pemerintah daerah di Sumatera.

Pemorov Kepulauan Bangka Belitung Butuh 200 Guru

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan untuk merekrut 200 guru pada penerimaan CPNS dan PPPK 2019 ini.

Pengadaan guru diprioritaskan karena pengadaan tahun sebelumnya kebutuhan guru belum memenuhi kuota.

Kasubid Perencanaan dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan SDM Bangka Belitung, M Erisco Nurrahman mengatakan, formasi guru mencapai 45 persen dari total pengusulan tahun ini.

"Guru sebanyak 200 orang untuk tingkat SMA/SMK termasuk juga SLB. Total yang diusulkan 444 formasi," kata Erisco kepada Kompas.com di ruang kerjanya, Kamis (20/6/2019).

Dia menuturkan, usulan formasi telah melewati verifikasi dan validasi kebutuhan dari setiap organisasi perangkat daerah.

Pengadaan dengan mempertimbangkan prioritas pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Pada 2018 lalu, Pemprov Bangka Belitung mengusulkan 304 formasi dan yang disetujui pusat 270 formasi. Dari jumlah tersebut, hanya 250 yang terisi kebutuhannya.

"Tahun lalu banyak kosong dari dokter spesialis," ujar Erisco.

Menurutnya masyarakat bisa memulai untuk mempersiapkan diri jika ingin menjadi abdi negara. Untuk proses seleksi, ia memastikan jika sifatnya terbuka dan tidak dipungut biaya.

"Jangan sampai tertipu pihak yang menjanjikan kelulusan," ucapnya.

Pemprov Sumatera Selatan Butuh 500 CPNS dan PPPK

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan sebanyak 500 CPNS dan PPPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Selatan, Nora Elisya mengatakan, usulan tersebut telah mereka sampaikan kepada MenPAN.

CPNS 2019: Pemprov Ini Masih Butuh 200 Guru SMA, Rekrutmen Tahun 2018 Belum Bisa Penuhi Kuota

Minta Tes CPNS Ditunda, Puluhan Orang yang Gagal Tes Gelar Aksi Demo, Langsung Diamankan Polisi

"Untuk berapa kuota yang dibutuhkan setiap dinas masih dihitung dimana saja butuh. Tapi kita usulkan sekitar 500 CPNS dan P3K tahun ini"kata Nora, Rabu (19/6/ 2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Nora menerangkan, surat edaran usulan CPNS kepada KemenPAN tersebut, 30 persen ditujukan untuk CPNS, dan 70 persen ditujukan untuk P3K.

"Kuota ini nantinya menyesuiakan dengan jumlah yang pensiun di lingkungan Pemprov Sumsel,"ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Butuh 243  CPNS dan PPPK

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat membuka lowongan 243 formasi untuk CPNS dan PPPK.

"Ada 243 lowongan yang kita buka untuk penerimaan 2019 ini. Rinciannya 70 persen untuk PPPK dan 30 persen untuk CPNS," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Datar, Suhermen yang dihubungi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Suhermen mengatakan lowongan itu sesuai dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun, pindah dan meninggal dunia hingga 1 Januari 2019 mendatang.

Daftar Instansi yang Tidak dan Akan Buka Rerutmen CPNS 2019, Ada yang Butuh hingga 10.381 orang

"Dari data kami ada 243 ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2019, pindah dan meninggal dunia. Makanya sesuai dengan imbauan Kemenpan RB, kita membuka lowongan sesuai angka itu," kata Suhermen.

Suhermen menjelaskan untuk CPNS semuanya diperuntukkan bagi tenaga teknis seperti akuntan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan lainnya.

Sementara untuk PPPK mayoritas untuk guru dan tenaga kesehatan. Dibandingkan dengan rekrutmen CPNS 2018 lalu, Pemkab Tanah Datar menjaring 287 formasi.

Tapi ada empat formasi yang tidak terisi untuk dokter spesialis.

Pada seleksi CPNS 2019 ini Pemkab Tanah Datar akan memprioritaskan formasi yang belum terisi.

Ini Penjelasan BKN soal Pendaftaran CPNS 2019 di sscn.bkn.go.id setelah Penerimaan PPPK

"Dalam instruksi Kemenpan RB, rekrutmen CPNS akan diutamakan untuk unit kerja atau OPD yang tidak menerima CPNS pada 2018," katanya.

Pemprov Riau Minta Kuota 10.381 CPNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini mengusulkan kuota untuk penerimaan CPNS sebanyak 10.381 orang.

Kuota tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Provinsi Riau.

Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Senin (17/6/2019) mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun pengajuan formasi dan kuota CPNS tersebut.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah usulan tersebut seluruhnya disetujui atau tidak.

Warga Kecewa Instansi di Daerah Wisata Terkenal ini Tak Buka CPNS 2019, Tahun Diserbu Ribuan Pelamar

"Iya, kuota yang kita usulkan sebanyak 10.000 lebih, tapi itu belum tentu semuanya disetujui oleh pemerintah pusat. Karena ada diantara tenaga honorer kita yang belum berpendidikan sarjana," katanya.

Meski sudah diusulkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan jawaban dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar CPNS.

Pihaknya berharap kuota tersebut bisa disetujui oleh pemerintah pusat sehingga kekurangan PNS di Riau bisa ditutupi.

"Kita masih menunggu surat dari BKN, nanti kalau sudah ada ada surat dari BKN terkait persyaratan yang harus dipenuhi pelamar baru kita sampaikan siapa-siapa saja yang bisa mengikuti seleksi ini," katanya seperti dikutip dari Tribunpekanbaru.com.

Pemkot Bukittinggi Butuh 105 CPNS

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan 105 formasi CPNS 2019 ke Kemenpan RB.

Yang Sudah Lulus P3K/PPPK Tak Bisa Lagi Lamar CPNS 2019? Begini Penjelasan BKN

Dari formasi itu, mayoritas masih untuk tenaga pendidikan, kemudian untuk tenaga teknis seperti kesehatan, akuntan, psikolog, tenaga IT, dan lainnya.

"Pengajuan ini mengacu kepada aturan Kemenpan RB. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2020 nanti," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bukittinggi, Sustinna yang dihubungi Kompas.com, Selasa (18/6/2019).

Sustinna mengatakan, hingga 1 Januari 2020 mendatang ada 80 orang ASN yang pensiun. Jumlah itu ditambah dengan 25 formasi yang sangat dibutuhkan.

"Totalnya ada 105 orang yang kita ajukan dan mayoritas untuk guru. Sementara untuk tenaga teknis ada berupa tenaga kesehatan, tenaga IT, akuntan, psikolog dan lainnya," jelas Sustinna.

Menurut Sustinna, jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan CPNS di Bukittinggi. Berdasarkan hasil rekapitulasinya, Bukittinggi masih membutuhkan 300 CPNS untuk mengisi sejumlah formasi yang kosong.

Pada penerimaan CPNS 2018 lalu, Pemko Bukittinggi menerima 74 formasi. Sedangkan yang diusulkan sebanyak 78 formasi dan ada 4 formasi yang tidak terisi.

Rekrutmen Kembali Dibuka, Ini Besaran Tunjangan dan Gaji CPNS Baru, Bandingkan dengan P3K/PPPK

Sedangkan untuk pengajuan formasi tahun ini, Sustinna mengatakan akan dilakukan BKPSDM Bukittinggi. Untuk proses jadwal pendaftaran BKPSDM Bukittinggi menunggu arahan dari Kemenpan RB.

Pemkab Solok Butuh 128 CPNS dan PPPK

Pemerintah Kabupaten Solok akan menerima 128 formasi untuk CPNS dan PPPK.

"Ada 128 formasi yang kami terima terdiri dari 70 persen PPPK dan 30 persen CPNS. PPPK pada bulan Agustus dan CPNS pada Oktober," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok, Feris Novel, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/6/2019).

Feris mengatakan, formasi yang disediakan untuk PPPK mayoritas guru yang mengakomodir tenaga honorer K2.

Sedangkan CPNS, mayoritas untuk tenaga teknis seperti tenaga kesehatan, pengawas pekerjaan umum, verifikator keuangan dan bendahara. Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Pemprov Sumbar Butuh 800 PNS

"Untuk CPNS kami ambil dari tenaga teknis seperti kesehatan, verifikator keuangan, bendahara dan juga pengawas PU. Sedangkan PPPK semuanya untuk guru," kata dia.

Feris mengatakan, jumlah formasi yang diajukan tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian PAN RB yakni sama dengan jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2019.

Sedangkan untuk tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok tercatat ada 128 ASN yang pensiun.

"Sesuai dengan arahan Kemenpan RB, maka formasi yang kami ajukan sesuai dengan ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2020 nanti. Ada 128 yang pensiun dan kita ajukan 128 juga," ujar dia.

Info Pertek NIP CPNS 2018 Diakhiri, KemenpanRB Sebut Bisa Bekerja Sambil Tunggu NIP, Tergantung PPK

Sedangkan untuk jadwal penerimaan, Feris mengatakan, pada bulan ini akan segera selesai proses pengiriman jumlah formasi.

Kemudian pada bulan Juli dilakukan verifikasi jumlah formasi untuk kemudian ditetapkan.

Berlanjut dengan jadwal perekrutan yang dibagi dua yaitu perekrutan PPPK pada bulan Agustus. Kemudian, penerimaan CPNS-nya pada bulan Oktober.

"Sama seperti penerimaan tahun lalu jadwalnya dua tahap, tapi tahun lalu CPNS dulu baru PPPK, kalau sekarang PPPK dulu baru CPNS," tutur dia.

Feris mengatakan, jumlah formasi dalam rekrutmen kali ini masih sangat jauh kurang dari kebutuhan pemerintah Kabupaten Solok.

Menurutnya, saat ini Kabupaten Solok membutuhkan sekitar 1.400 formasi ASN. Jumlah tersebut berdasarkan kebutuhan sejak tahun 2018 lalu.

Banyaknya formasi yang mencapai 1.400 merupakan permintaan dari SKPD yang ada kemudian direkap oleh BKPSDM. Pada rekrutan tahun 2018 lalu belum mampu memenuhi semua formasi itu.

"Memang sebenarnya untuk jumlah masih butuh banyak tapi kami tidak punya kemampuan keuangannya, APBD Solok harus selalu mengimbangi untuk belanja pegawai dan pembangunan," kata dia.

Sementara itu, pada perekrutan CPNS tahun 2018 lalu, Kabupaten Solok mendapatkan 320 formasi. Ada 16 formasi yang kosong.

Penyebabnya karena ada formasi yang tidak ada pelamarnya dan ada yang tidak memenuhi syarat hingga akhir sehingga hanya mendapatkan 304 ASN baru pada 2018.

Pemprov Sumbar Butuh 800 PNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ( Sumbar) akan mengajukan 800 formasi CPNS pada 2019. 

"Saat ini, kita sedang menyusun formasinya. Semua OPD kita minta pengusulannya dan setelah itu kita usulkan ke Kemenpan RB," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang dihubungi Kompas.com, Senin (17/6/2019).

Nasrul mengakui formasi untuk pendidikan dan kesehatan memang sangat dibutuhkan secara nasional, sehingga jumlah yang dibutuhkan sangat banyak.

Namun demikian, pihaknya akan mengusulkan sejumlah formasi teknis yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang ada.

"Sejumlah formasi teknis di OPD banyak yang kurang akibat pegawai yang pensiun. Formasi yang kosong itu seperti arsitek, psikolog, akuntan, pustakawan, pranata humas dan lainnya," kata Nasrul.

Nasrul juga meminta pemerintah kabupaten dan kota selektif dalam pengajuan formasi sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.

"Kalau ada pegawai teknis yang sudah pensiun atau formasinya kosong, maka itu harus diajukan. Formasi pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan, tapi formasi teknis juga dibutuhkan," ujarnya.

(*)

Subscribe official Channel YouTube:

BACA JUGA:

Yusril Pertanyakan Data Kecurangan 22 Juta Suara Saat Jaswar Koto Bersaksi, Begini Faktanya

5 Rekomendasi Drama Korea Romantis Tayang Juli 2019, Cha Eun Woo di Rookie Historian Goo Hae Ryung

Kevin Aprilio Terjerat Utang hingga 17 Miliar, Ini Orang yang Membantunya Bangkit dari Kebangkrutan

Ini Rekam Jejak Marsudi Wahyu Kisworo, Ahli yang Dihadirkan KPU, Profesor IT Pertama Indonesia

Golkar Kirim Sinyal Keberatan Partai Gerindra Bergabung ke Koalisi Jokowi-Maruf, Ini Kata Airlangga

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2019 yang Dibutuhkan Sejumlah Pemerintah Daerah di Sumatera, https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/20/daftar-formasi-cpns-dan-pppk-2019-yang-dibutuhkan-sejumlah-pemerintah-daerah-di-sumatera?page=all.

Editor: Mirmo Saptono