Lingkungan

DLH Kalimantan Timur Bentuk Pos Pengaduan, Ada 40 Kasus Lingkungan, 8 Antara Lain Non Lingkungan

DLH Kalimantan Timur melaporkan ke Gubernur Kaltim Isran Noor, bahwa instansi pembina dan pengawas lingkungan ini telah menerima 40 kasus lingkungan.

DLH Kalimantan Timur Bentuk Pos Pengaduan, Ada 40 Kasus Lingkungan, 8 Antara Lain Non Lingkungan
Dok Tribunkaltim.co
Plt Kepala DLH Kalimantan Timur, Bere Ali. DLH Kalimantan Timur di tahun 2019 ini melaporkan ke Gubernur Kaltim Isran Noor, bahwa instansi pembina dan pengawas lingkungan ini telah menerima 40 kasus lingkungan. 

"Sesuai imbauan dari Sekretaris Kota Samarinda, bahwa posko tanggap darurat diputuskan diperpanjang hingga 21 Juni. Dengan begitu, maka kita memberi toleransi membantu pengangkutan sampah pascabanjir hingga 23 Juni atau dua hari setelah berakhirnya masa tanggap darurat," ucap Kepala DLH Samarinda, Nurrahmani, Rabu (19/6/2019).

Nurrahmani mengatakan sudah meminta bantuan camat dan lurah yang wilayah kerjanya terdampak banjir agar menginformasikan kepada warganya. 

"Kita mengharapkan warga segera mengeluarkan sampah pascabanjir atau barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi.

Kalau bisa membuang ke TPS lebih baik. Kalau tidak bisa, warga boleh mengumpulkan di suatu tempat, kemudian petugas kami yang datang mengambilnya," imbuhnya.

Bantuan guna meringankan warga dalam membuang sampah pascabanjir akan diberi batas waktu hingga tanggal 23 Juni mendatang.

"Kalau tidak dibatasi, dikhawatirkan nanti malah keterusan sampahnya dikumpulkan di selain TPS, sehingga bemunculan TPS-TPS ilegal yang akan menggangu rutinitas pengangkutan sampah di TPS yang sudah ada selama ini," ucapnya.

"Untuk itu, jika ada yang belum mengeluarkan sampah supaya segera. Tapi jika ada yang mau membuang lewat di tanggal 23 Juni, harus dibuang di TPS. Bukan lagi petugas yang jemput bola. Seperti sekarang ini, warga mengumpulkan terus menelepon ke kami untuk diangkut," terangnya.

Selain itu, waktu pembatasan ini dilakukannya, agar pembersihan pascabanjir tidak dilakukan berlarut-larut.

Dirinya mengingatkan kepada dunia usaha yang  terkena dampak banjir dan yang bersangkutan memiliki angkutan representatif agar tidak menumpuk membuang sampah ke TPS.

"Sesuai kewajibannya mereka membuang  ke TPA. Kami yakin lurah dan camat  membantu kami dalam menginfokan dan mengajak masyarakat untuk bergerak bersama mengatasi sampah pascabanjir," tuturnya. (*)

(Tribunkaltim.co/Purnomo Susanto)

Halaman
123
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved