Pilpres 2019

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto tak Mungkin Buktikan Kecurangan, Begini Kata Pengamat

Bambang Widjojanto mengakui pihaknya sebagai pemohon dalam sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ini tak mungkin dapat membuktikan kecurangan

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto tak Mungkin Buktikan Kecurangan, Begini Kata Pengamat
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) menghadiri sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Sidang MK Sengketa Pilpres 2019 diajukan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandi. 

Bertindak selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi adalah Bambang Widjojanto.

Namun, Senin (24/6/2019) Bambang Widjojanto mengakui pihaknya sebagai pemohon dalam sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak mungkin dapat membuktikan kecurangan yang terjadi di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 ini,

Alasannya, menurut Bambang Widjojanto, yang dapat membuktikan kecurangan tersebut hanyalah institusi negara. 

Senin (24/6/2019) Bambang Widjojanto yang ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta mengatakan, "Siapa yang bisa buktikan (kecurangan) ini? Pemohon? Tidak mungkin. Hanya institusi negara yang bisa. Karena ini canggih.”

Dalam sengketa Pilpres 2019, menurut Bambang Widjojanto, yang selalau dijadikan perbandingan adalah form C1, untuk membuktikan perbedaan selisih suara. 
"Padahal, pembuktian kecurangan saat ini tak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti membandingkan formulir C1," katanya.

Bambang Widjojanto pun membandingkan MK yang bertransformasi ke arah modern dengan permohonan perkara daring dan peradilan yang cepat, maka pembuktiannya pun diharapkan dapat menjadi modern pula.

"Katanya speedy trial. Kalau speedy trial enggak bisa pakai old fashioned,” ujar dia.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar pun mengemukakan hal serupa. 

Menurut Dahnil Anzar, dalam sidang MK, majelis perlu menggunakan paradigma progresif substantif.

“Agar kemudian tadi saya sebutkan paradigma hakim itu bukan lagi paradigma kalkulator, mahkamah kalkulator, tapi paradigmanya progresif substantif,” kata dia.

Halaman
1234
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved